Harga BBM Naik Gila-gilaan, 55 Ribu Pekerja Tuntut WFH dan 4 Hari Kerja
Puluhan ribu pekerja pemerintah daerah di New South Wales, Australia, mendorong penerapan kerja dari rumah (work from home), skema empat hari kerja, dan kenaikan subsidi bahan bakar sebagai respons atas lonjakan harga BBM yang dipicu krisis geopolitik global. Serikat pekerja United Services Union (USU) mengajukan permohonan ke Komisi Hubungan Industrial NSW untuk menetapkan aturan darurat yang berlaku saat “fuel crisis event” dan dapat menjangkau lebih dari 55.000 pekerja council di seluruh negara bagian.
Aturan tersebut akan berlaku sementara selama 12 bulan dan dapat diaktifkan jika harga bensin tanpa timbal melampaui US$2 atau sekitar Rp34.000 per liter (kurs Rp17.000). USU menyebut, kebijakan ini dibutuhkan karena tekanan biaya bahan bakar semakin berat bagi pekerja, terutama di sektor publik daerah.
“Sejak itu, kami belum melihat perubahan dalam situasi di Timur Tengah dan sekarang kami meningkatkan upaya kami atas nama anggota untuk memastikan mereka tidak menanggung dampak krisis ini,” kata kepala hukum USU Daniel Papps, sebagaimana dikutip dari Yahoo Finance, Jumat, 10 April 2026.
”Kami ingin staf yang bisa bekerja dari rumah diizinkan untuk menjaga bensin dan diesel di pompa agar bisa digunakan oleh pekerja council lain seperti pekerja lapangan, sopir truk, dan petugas taman yang membutuhkannya,” ungkapnya.
Dalam proposalnya, pekerja administratif seperti akuntan, insinyur, dan staf kantor dapat bekerja dari rumah jika memungkinkan. Sementara itu, pekerja yang tidak bisa WFH akan dialihkan ke skema empat hari kerja dengan jam kerja lebih panjang agar mengurangi frekuensi perjalanan harian.
Selain itu, USU mengusulkan peningkatan subsidi bahan bakar menjadi $1,25 per kilometer dari sebelumnya 83 sen per kilometer, karena survei mereka menunjukkan 40 persen pekerja menghabiskan tambahan setidaknya $50 per minggu untuk BBM, sementara 20 persen mengeluarkan lebih dari $100 per minggu.
“Kami hidup di masa yang tidak pasti saat ini, dan kami memahami banyak anggota FSU merasa cemas tentang situasi global serta meningkatnya tekanan biaya hidup yang akan terjadi,” kata Finance Sector Union (FSU) dalam pernyataannya.
“Dengan melonjaknya harga bahan bakar dan biaya transportasi, serta tekanan biaya hidup, menangguhkan kewajiban masuk kantor adalah langkah yang masuk akal dan praktis yang dapat dilakukan perusahaan saat ini untuk membantu menekan biaya Anda,” paparnya.
”Lebih dari itu, pekerja keuangan telah menunjukkan bahwa kami dapat menjalankan tugas secara efektif dengan bekerja dari rumah tanpa mengganggu operasional. Kami melakukannya selama pandemi Covid, dan kami terus melakukannya sejak saat itu,” sambungnya.
Di sisi lain, tidak semua pihak sepakat dengan dorongan WFH massal. Serikat Transport Workers Union (TWU) memperingatkan tekanan berat pada sektor logistik dan pengemudi.
“Pekerja gig, pengemudi pemilik kendaraan, dan operator transportasi sedang ditekan oleh kenaikan harga bahan bakar. Jika mereka tidak bisa meneruskan biaya tersebut ke klien dengan kondisi keuangan lebih kuat, itu akan meningkatkan tekanan berbahaya untuk menunda perawatan kendaraan, bekerja lebih lama, dan melewatkan istirahat,” kata sekretaris TWU nasional Michael Kaine.
Sementara itu, pelaku usaha seperti bos Bunnings Mike Schneider menilai kebijakan WFH massal perlu dilihat secara lebih hati-hati. “Kami mendekati ini dengan akal sehat dan mengingatkan tim tentang opsi transportasi lain,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, krisis ini dipicu lonjakan harga minyak mentah Brent yang naik dari sekitar US$56 atau setara Rp952.000 per barel menjadi US$112 atau sekitar Rp1,904 juta per barel dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan ini berdampak langsung ke harga BBM global, di mana setiap kenaikan US$10 per barel dapat menambah sekitar 10 sen per liter di pompa bensin, membuat harga di beberapa wilayah Australia menembus US$2,50 (Rp42.500) hingga US$3 (Rp51.000) per liter.
