Ada Kasus Perselingkuhan di Kantor? Ini 4 Langkah yang Bisa Dilakukan Perusahaan
Skandal asmara atau isu perselingkuhan yang melibatkan karyawan di tempat kerja bukanlah fenomena baru.
Hal ini kerap menjadi tantangan serius bagi manajemen karena berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan merusak profesionalitas.
Mengingat dampaknya yang signifikan terhadap produktivitas tim, setiap perusahaan idealnya memiliki kebijakan terukur.
Beberapa praktik penanganan yang dilakukan oleh perusahaan seperti UNIQLO, dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam mengambil langkah pendisiplinan.
Apa yang bisa perusahaan lakukan?
1. Membentuk komite gabungan yang obyektif
HR Manager UNIQLO Indonesia, Arief Wibawa Cipta mengatakan, langkah pertama yang bisa diambil manajemen saat menerima laporan perselingkuhan adalah tidak menyerahkan beban keputusan pada satu pihak saja.
Penanganan sebaiknya dilakukan oleh tim gabungan agar evaluasi tetap objektif, melalui sebuah komite yang diisi oleh beberapa pihak penting dalam perusahaan.
"Kami sudah melakukan shield terhadap hal-hal seperti ini dengan kita membentuk komite. Komitenya itu biasanya tidak terdiri dari hanya HR saja, tapi juga kami ada yang expert di legal, lalu juga kemudian melibatkan manajemen," ujar Arief dalam sesi diskusi di UNIQLO HQ, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Pembentukan komite hanyalah langkah awal. Sebelum mengambil tindakan lebih jauh, perusahaan perlu memastikan bahwa aduan yang masuk benar-benar valid dan bukan sekadar fitnah atau kabar burung yang tidak berdasar.
2. Pentingnya pengumpulan bukti konkret
Corporate Affairs Director UNIQLO Indonesia, Irma Yunita mengungkapkan bahwa isu perselingkuhan sering kali berawal dari sekadar desas-desus.
Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menghindari pengambilan keputusan yang hanya berlandaskan asumsi dengan cara melakukan investigasi secara mendalam.
"Kasus perselingkuhan di kantor tuh pembuktiannya paling susah. Karena kebanyakan kan dari rumor ya. Pengumpulan bukti tu menjadi kata kunci untuk bisa membuat keputusan," ucap dia.
Irma menambahkan bahwa proses ini membutuhkan waktu karena terkadang perusahaan harus memvalidasi rekaman CCTV, atau memeriksa fasilitas laptop kantor untuk mencari fakta yang jelas.
Setelah bukti-bukti kuat berhasil dikumpulkan, tugas komite selanjutnya adalah meninjau permasalahan tersebut dari kacamata profesional. Perusahaan harus jeli melihat sejauh mana skandal tersebut mengganggu jalannya roda organisasi.
3. Mengukur dampak pelanggaran terhadap pekerjaan
Setelah bukti terkumpul secara valid, komite perlu melihat esensi masalahnya secara profesional. Fokus perusahaan harus selalu dikembalikan pada efek yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika tersebut terhadap urusan operasional.
"Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran itu harus dikaitkan dengan dampaknya. Sejauh mana terhadap pekerjaan," ungkap Arief.
Apabila dampak yang ditimbulkan terbukti mengganggu kinerja tim atau melanggar kode etik perusahaan secara nyata, maka langkah terakhir yang harus diambil adalah penentuan konsekuensi.
Langkah ini harus berpijak kuat pada koridor hukum dan aturan internal yang berlaku.
4. Menentukan sanksi berdasarkan aturan tertulis
Keputusan akhir mengenai intervensi dan sanksi harus selalu dikembalikan pada peraturan tertulis yang dimiliki oleh perusahaan.
Besaran dampak pelanggaran terhadap pekerjaan akan menentukan seberapa berat hukuman yang pantas dijatuhkan.
"Dan itu kemudian yang kami hubungkan dengan kira-kira bentuk peringatan seperti apa yang kami berikan kepada karyawan terkait," tutup Arief.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
