Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pemprov Jabar Ajukan Pinjaman Rp 2 Triliun ke Bank BJB
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun untuk memastikan proyek infrastruktur besar tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Pinjaman tersebut diajukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dan ditargetkan lunas pada 2030.
Dedi menegaskan, skema pembiayaan itu dibatasi hanya selama masa kepemimpinannya.
"Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip , Kamis (26/2/2026).
Tekanan terhadap keuangan daerah
Menurut Dedi, tekanan terhadap keuangan daerah menjadi pertimbangan utama.
Ia menyebut, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kemampuan belanja pemerintah provinsi. Akibatnya, kemampuan belanja Pemprov Jabar juta ikut turun.
Diketahui, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah pada 2026 berkurang hingga Rp 2,458 triliun.
"Alokasi Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun," katanya.
Opsi proyek strategis
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.Dalam situasi tersebut, Pemprov Jabar memilih opsi pinjaman agar proyek strategis tidak tertunda.
Pembangunan underpass di Kota Cimahi dan sejumlah jembatan layang (flyover) termasuk yang akan dibiayai dari skema tersebut.
"Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass," tutur Dedi.
Ia kembali menegaskan bahwa pembayaran cicilan tidak boleh melewati masa jabatannya sebagai gubernur.
"Selama saya memimpin. Tidak boleh lebih," tegasnya.
Selain pembiayaan lewat pinjaman, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru di kawasan Padalarang.
Proyek ini ditujukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Respons DPRD Jawa Barat
Pembebasan lahan direncanakan dimulai pada April 2026.
Jalur tersebut akan menghubungkan Terminal Woosh, melintasi Kota Baru Parahyangan hingga Cipatat.
Untuk pembangunan fisik jalan, pemerintah provinsi menggandeng pihak swasta, yakni pengembang Kota Baru Parahyangan, sehingga tidak membebani anggaran daerah.
"Jadi saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk pembangunannya," ucapnya.
Rencana pinjaman daerah itu juga telah disampaikan kepada DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menyatakan surat pengajuan telah diterima dan akan dibahas sesuai mekanisme.
"Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemprov Jabar akan melakukan pinjaman daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD," kata Iswara.
Ia menambahkan, dalam surat tersebut dijelaskan rencana tambahan pinjaman Rp 2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.
Saat ini, pembahasan masih dalam tahap perencanaan lanjutan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
