Dedi Mulyadi Ungkap Daftar BUMN Penunggak Utang Rp 3,7 Triliun ke Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mengungkapkan masih adanya piutang Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai yang tidak kecil.
Total utang BUMN tersebut, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Jabar Banten (BJB), disebut telah melampaui angka Rp 3,7 triliun.
Menurut Dedi, kondisi ini menjadi beban serius bagi keuangan daerah. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik justru tertahan dalam bentuk piutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah.
"Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang minjem duit yang belum bayar. Itu beban, Pak. Sudah enggak ada duit Pemprov Jabar, dipinjam," ujar Dedi dalam diskusi mengenai Danantara di Bandung, Kamis.
Apa dampak utang BUMN terhadap fiskal Jawa Barat?
Dedi menegaskan, keterlambatan pembayaran kewajiban dari BUMN tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketika kas daerah terbatas, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam membiayai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga perlindungan sosial.
Piutang yang belum tertagih juga membuat perencanaan anggaran menjadi kurang optimal. Dana yang secara hitungan sudah menjadi hak daerah tidak dapat segera digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat.
BUMN mana saja yang tercatat memiliki piutang ke Pemprov Jabar?
Berdasarkan data yang dipaparkan Dedi Mulyadi, terdapat sembilan entitas BUMN dan anak usaha BUMN yang masih memiliki kewajiban finansial kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rinciannya sebagai berikut:
- PT Kimia Farma dengan nilai piutang lebih dari Rp950 miliar
- PT Wijaya Karya sebesar Rp511 miliar
- PT Wijaya Karya lainnya dengan nilai Rp278 miliar
- PT Rajawali Nusindo lebih dari Rp403 miliar
- PT PP Semarang–Demak sebesar Rp239 miliar
- PT Phapros lebih dari Rp98 miliar
- PT Perikanan Indonesia lebih dari Rp96 miliar
- PT Waskita Karya lebih dari Rp91 miliar
- PT Barata Indonesia lebih dari Rp89 miliar.
Apakah semua BUMN mendapat sorotan yang sama?
Meski melontarkan kritik keras terhadap BUMN yang menunggak kewajiban finansial, Dedi memberikan pengecualian bagi BUMN yang bergerak di sektor lahan dan kehutanan, seperti PTPN dan Perhutani.
Menurutnya, kedua BUMN tersebut memang tidak memberikan kontribusi fiskal dalam bentuk uang tunai, tapi memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan Jawa Barat.
Ia bahkan mengungkapkan, keterbatasan kemampuan keuangan BUMN perkebunan membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus turun tangan langsung membiayai penanaman teh.
"Sekarang menanam teh pun dibiayai oleh Pemerintah Provinsi. Karena kepentingannya konservasi," ujar Dedi dikutip dari Antara.
Mengapa konservasi lahan menjadi perhatian utama?
Langkah pembiayaan penanaman teh oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius.
Dedi menilai, tanpa dukungan konservasi, lahan perkebunan dan hutan di Jawa Barat berisiko berubah menjadi kawasan permukiman atau disewakan secara ilegal.
Alih fungsi lahan tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi, seperti longsor dan banjir, yang pada akhirnya justru menimbulkan kerugian ekonomi lebih besar.
Bagi Dedi, keberadaan kebun teh, karet, dan kawasan hutan bukan sekadar isu lingkungan, tetapi fondasi ekonomi jangka panjang Jawa Barat, terutama untuk sektor pariwisata.
"Kalau Jawa Barat tanpa teh, tanpa karet, tanpa perhutanan, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Terjadi bencana yang luar biasa, setelah itu enggak akan ada hotel, enggak ada orang datang. Orang ke Puncak enggak ada teh, enggak ada hotel di Puncak," katanya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
