Bahlil Blak-blakan soal Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe di Batang Toru Sumut
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources, selaku pengelola tambang emas Martabe di Batang Toru, Sumatera Utara, sudah melalui kajian secara mendalam.
"Tentu pencabutannya sudah lewat kajian yang mendalam, dan semuanya sudah kita lakukan," kata Bahlil di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
Karenanya, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya akan memproses lebih lanjut soal pencabutan IUP tambang emas Martabe, bersama dengan pihak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Diketahui, sebelumnya Satgas PKH pada Selasa, 20 Januari 2026, telah merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan, bentuk tindak lanjut yang dimaksud tersebut adalah koordinasi antara ESDM dengan Satgas PKH.
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Agincourt Resources selaku pengelola tambang emas Martabe, nantinya akan dibahas di dalam koordinasi antara ESDM dengan Satgas PKH.
“Kami masih koordinasi terus dengan Satgas PKH, soal penyelesaiannya seperti apa dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya juga telah menyebut bahwa dari 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan di antaranya adalah pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman.
Sementara 6 perusahaan sisanya yakni di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Presiden Prabowo sendiri juga telah memutuskan bahwa 28 perusahaan tersebut akan dicabut izinnya, karena terbukti melanggar peraturan, salah satunya Agincourt Resources. Langkah itu diputuskan oleh Prabowo saat memimpin rapat terbatas, yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris pada Senin, 19 Januari 2026 lalu.
