Membaca Ulang Polemik MBG dan Pendidikan Tinggi

(Artikel opini ini ditulis oleh Randi Syafutra, Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University)

Awal 2026 diwarnai perdebatan publik yang tajam. Perbandingan antara anggaran satu bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan biaya pendidikan tinggi hingga puluhan tahun di universitas ternama memantik pertanyaan mendasar tentang prioritas negara. Di satu sisi, negara berupaya memastikan perut anak-anak Indonesia tidak kosong. Di sisi lain, akses pendidikan tinggi berkualitas masih mahal dan timpang.

Secara fiskal, angka-angka yang beredar memang mencolok. Anggaran MBG dalam RAPBN 2026 mencapai Rp335 triliun per tahun atau sekitar Rp24 hingga Rp28 triliun per bulan. Dengan jumlah tersebut, secara matematis pemerintah dapat membiayai ratusan ribu mahasiswa di perguruan tinggi negeri favorit hingga lulus. Estimasi biaya kuliah sarjana di kampus seperti IPB University, Universitas Indonesia, atau Institut Teknologi Bandung berkisar Rp40 juta hingga Rp120 juta. Dana Rp28 triliun secara teori mampu menanggung lebih dari 230.000 mahasiswa hingga selesai studi dengan standar biaya tertinggi.

Perbandingan ini tidak lahir dari kebencian terhadap MBG, tetapi dari kegelisahan atas sumber anggaran. Sekitar Rp223,6 triliun dari total anggaran MBG 2026 berasal dari pos pendidikan. Akibatnya, porsi fungsi pendidikan murni dalam APBN tergerus hingga tersisa sekitar 14 persen, di bawah mandat konstitusi sebesar 20 persen. Kritik dari kalangan akademisi dan lembaga seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijakan ini mengaburkan batas antara investasi pendidikan dan program perlindungan sosial.

Pemerintah memiliki argumen kuat. MBG diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Perbaikan gizi diyakini menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mengurangi angka putus sekolah. Program ini juga diklaim menciptakan efek pengganda ekonomi hingga 5 sampai 35 kali lipat melalui keterlibatan petani lokal, UMKM pangan, dan penyerapan hampir 800.000 tenaga kerja hingga awal 2026. Dari perspektif kesehatan publik, argumen ini sulit dibantah.

Namun, setiap kebijakan publik selalu memiliki biaya peluang. Ketika anggaran pendidikan digunakan untuk konsumsi harian, ruang fiskal untuk perbaikan gedung sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, riset universitas, dan subsidi UKT menjadi semakin sempit. Polemik satu bulan MBG setara puluhan tahun kuliah gratis muncul sebagai simbol kegelisahan kelas menengah dan akademisi terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.

Implementasi MBG sendiri masih menyisakan tantangan. Hingga awal Januari 2026, program ini diklaim menjangkau 55 juta penerima manfaat dan ditargetkan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada Mei 2026 melalui 30.000 hingga 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Presiden Prabowo menyatakan tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen, meskipun beberapa insiden keracunan pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa skala besar selalu membawa risiko logistik dan kualitas.

Risiko lain yang jarang dibahas adalah dampak lingkungan. Distribusi makanan dalam skala nasional berpotensi meningkatkan timbulan sampah plastik jika sistem pengelolaan limbah sekolah tidak dipersiapkan. Tanpa pendekatan ekonomi sirkular, MBG berisiko menambah persoalan lingkungan baru di tingkat lokal.

Karena itu, perdebatan MBG versus pendidikan tinggi seharusnya tidak berhenti pada dikotomi perut kenyang atau otak cerdas. Negara membutuhkan keduanya. Jalan tengah menjadi kunci. Salah satu solusi yang banyak diusulkan adalah pemisahan pos anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Program ini lebih tepat ditempatkan dalam fungsi kesehatan atau perlindungan sosial, sehingga mandat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan tetap terjaga.

Targeting yang lebih presisi juga penting. Skema gratis untuk semua berpotensi tidak efisien. Prioritas bagi keluarga rentan dan miskin dapat menekan pemborosan anggaran, sementara keluarga mampu tetap berkontribusi secara mandiri. Diversifikasi sumber dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN, dan optimalisasi dana zakat atau infak melalui lembaga resmi dapat memperkuat keberlanjutan program di wilayah tertentu.

Dari sisi pengawasan, digitalisasi rantai pasok melalui platform seperti SiMantap perlu diperkuat untuk memantau distribusi makanan secara real time. Audit berkala dan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta auditor independen menjadi prasyarat mutlak untuk mengelola dana Rp335 triliun tanpa kebocoran.

Di sektor pendidikan tinggi, optimalisasi Dana Abadi Perguruan Tinggi seperti LPDP dapat diperluas untuk menekan ketergantungan kampus pada UKT. Kajian student loan berbunga rendah atau tanpa bunga, dengan pembayaran setelah lulus dan bekerja, layak dipertimbangkan untuk menjaga akses ke universitas unggulan. Kolaborasi industri dalam bentuk beasiswa ikatan dinas dan riset terapan juga dapat mengurangi beban mahasiswa.

Pada akhirnya, polemik ini menyentuh pertanyaan filosofis tentang arah pembangunan manusia Indonesia. Gizi yang baik adalah fondasi, tetapi pendidikan tinggi adalah pengungkit daya saing bangsa. Negara dituntut mampu memberi makan rakyat hari ini tanpa berutang pada masa depan intelektual generasi berikutnya. Keseimbangan antara perut yang kenyang dan otak yang terdidik menjadi ujian kebijakan publik paling krusial di tahun 2026.

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.