Danantara: Bukan dalam Irama BlackRock
(Artikel opini ini ditulis oleh Dr. Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik)
Danantara merupakan institusi kedaulatan investasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan, alur kendali, maupun afiliasi ideologis antara Danantara dengan entitas asing manapun.
Apalagi dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam pendanaan konflik atau pelanggaran HAM.
Kerja sama profesional dengan lembaga keuangan global dilakukan untuk belajar dari " best practice" dunia demi mengelola aset bangsa secara mandiri.
Danantara - BlackRock
Dalam dunia bisnis, dua hal sering dicampuradukkan sebagai sebuah kebijakan institusional. Yakni "Belajar dari Model" dan "Kemitraan Pendanaan".
Dua format inilah yang menyebabkan Danantara kerap dikaitkan dengan BlackRock dari Israel. Hanya karena Indonesia ingin meniru keberhasilan BlackRock atau Temasek dalam sistem pengelola aset skala besar.
Dua skema itu perbandingan model bisnis, bukan kemitraan modal, apalagi kerjasama strategis.
Keputusan investasi Danantara diikat dengan UU. Begitu juga kebijakan luar negeri Indonesia soal Palestina, secara tegas Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Tidak ada satu rupiah pun aset negara dialokasikan untuk mendukung agenda yang bertentangan dengan prinsip konstitusi, menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Bukti dukungan Indonesia terhadap Palestina dituangkan dalam hasil kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace yang sedang berlangsung di Amerika. Di mana peran Indonesia diuji melalui upaya perdamaian Gaza.
Jutaan warga dunia menunggu aksi nyata Indonesia sebagai Deputy Commander dalam International Stabilization Force (ISF).
Melalui komitmen Indonesia mengirimkan lebih dari 8.000 personel pasukan penjaga gencatan senjata, dan mengawal perdamaian abadi bagi Gaza.
Indonesia akan memegang kendali di sektor-sektor krusial seperti kawasan Rafah, memimpin rekonstruksi sipil, melatih kepolisian lokal Gaza dengan model “one authority, one law”.
Indonesia akan terlibat langsung dalam proyek kemanusiaan raksasa, membersihkan 70 juta ton puing, membangun kembali 400.000 rumah, hingga membangun bandara dan pelabuhan di Gaza dengan total kebutuhan investasi melampaui USD 30 miliar.
Public Trust
Danantara lahir dari semangat kemandirian, bukan kepanjangan tangan asing. Pemerintah melihat bahwa aset negara tersebar berserakan di ladang BUMN. Perlu dikelola terpusat agar Indonesia memiliki kekuatan finansial seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) negara maju.
Tujuannya, agar Indonesia tidak terus bergantung pada utang luar negeri. Dalam proses riset, tim teknis mempelajari mekanisme dua super holding dunia terbesar, termasuk BlackRock.
Sebagai langkah standar profesional untuk memahami teknologi manajemen risiko dan sistem IT finansial, bukan menyerahkan kendali aset kepada mereka.
Presiden secara resmi memperkenalkan Danantara sebagai superholding, terpisah dari kementerian. Struktur organisasinya 100% diisi putra-putri terbaik bangsa dengan pengawasan langsung dari pemerintah RI.
Sejalan dengan sikap keras Pemerintah Indonesia di forum internasional baik di PBB maupun OKI, Indonesia tegas mengutuk genosida di Palestina.
Jadi tidak ada hubungan sama sekali antara bisnis yang dikembangkan Danantara dengan kebijakan politik Israel dimana BlackRock berdiri.
Apalagi Danantara menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat. Artinya, Danantara dilarang secara hukum dan etik untuk berinvestasi atau bekerja sama dengan perusahaan yang terbukti melanggar HAM berat.
Isu Pendanaan Genosida
Secara gamblang dapat dijelaskan BlackRock adalah pengelola aset global yang mengelola uang dari jutaan investor dunia. Jika BlackRock berinvestasi di perusahaan tertentu, itu adalah aksi korporasi mereka. Danantara tidak menerima dana dari mereka untuk disalurkan ke konflik, dan Danantara tidak memberikan dana kepada mereka untuk mendukung bentuk agresi apapun.
Danantara memiliki Negative List (Daftar Terlarang), perusahaan-perusahaan masuk daftar hitam karena keterlibatan dalam pendanaan konflik bersenjata atau genosida. Perusahaan seperti itu tidak akan pernah menjadi mitra strategis Danantara.
Perhatikan saja nama "Daya Anagata Nusantara" Danantara berarti kekuatan masa depan nusantara.
Tidak mungkin institusi mengusung nama "Nusantara" mengkhianati prinsip bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian abadi.
Jadi "Informasi yang mengaitkan Danantara dengan pendanaan genosida salah paham interpretasi. Danantara mengadopsi efisiensi teknologi dari standar global, namun hati, jiwa, dan komitmen investasinya 100% untuk kepentingan nasional dan sejalan dengan garis diplomasi Bebas Aktif dan Pro-Palestina."
Pabrik Geothermal Israel
Di masa lalu, teknologi turbin geothermal memang dipelopori perusahaan global seperti Ormat Technologies.
Perusahaan yang memiliki akar sejarah di Israel. Meskipun sekarang merupakan perusahaan publik terdaftar di bursa saham New York (NYSE) dan dimiliki oleh investor dari berbagai negara termasuk Jepang).
Banyak proyek geothermal di Indonesia adalah kontrak jangka panjang 20-30 tahun yang ditandatangani jauh sebelum Danantara dibentuk. Danantara hadir untuk mengevaluasi ulang aset-aset strategis ini.
Di bawah kepemimpinan baru, Pemerintah melalui Danantara sedang memperketat due diligence atau uji tuntas. Tujuannya memastikan bahwa operasional di Tanah Air tidak memberikan keuntungan langsung bagi entitas yang mendukung pelanggaran HAM atau genosida.
Dalam konteks kedaulatan energi pemerintah melalui Danantara tidak bisa mengubah sejarah kontrak masa lalu dalam semalam, tetapi dapat menentukan peta jalan masa depan.
Danantara dibentuk justru untuk mengakhiri ketergantungan pada modal bermasalah. (*)
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
