Wujudkan Kedaulatan Pangan Akuatik Indonesia
(Artikel opini ini ditulis oleh Boimin, Ph.D., Pemerhati Kebijakan Pangan, Research Fellow PKSPL-IPB, Divisi Biotek Kelautan-Pangan, Menamatkan Studi S3 Ilmu Pangan di University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat)
Pangan akuatik memiliki peran sentral dalam perbaikan gizi dan mata pencaharian masyarakat lokal, serta peningkatan pendapatan negara dari ekspor. Namun akses masyarakat untuk mendapatkan pangan akuatik yang terjangkau dan bergizi, tidak seimbang antara daerah satu dan lainnya. Para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, juga hanya mendapatkan keuntungan kecil dari sistem pangan akuatik (aquatic food system) yang ada.
Kedaulatan pangan akuatik harus diwujudkan. Para pihak (stakeholders) seharusnya bahu membahu dan memiliki kapasitas untuk mengontrol produksi, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan akuatik (Wittman, 2023). Yaitu, melalui kebijakan pangan akuatik yang baik.
Kebijakan terkait pangan akuatik (aquatic food policy) bisa mewujudkan sistem pangan akuatik yang handal. Sehingga gizi masyarakat lokal bisa ditingkatkan. Nelayan dan pembudidaya ikan sekala kecil bisa lebih diprioritaskan. Rantai nilai juga menjadi lebih baik, karena rantai pasok dan logistik juga bisa menjadi lebih baik. Pasar ekspor pangan akuatik Indonesia pun bisa dijaga dan ditingkatkan.
Dengan kata lain, kedaulatan pangan akuatik (aquatic food sovereignty) erat kaitannya dengan sistem pangan akuatik (aquatic food system).
KEDAULATAN PANGAN & SISTEM PANGAN AKUATIK
Kedaulatan pangan lebih dari sekadar ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup (surviving). Sedangkan kedaulatan pangan, bagaimana masyarakat tidak hanya bisa bertahan hidup, namun juga bisa tumbuh dan berkembang (thriving) (Maudrie et al, 2025).
Kedaulatan pangan aquatik bisa terwujud jika didukung oleh sistem pangan akuatik yang handal. Karakteristik sistem pangan akuatik di Indonesia, antara lain: perikanan tangkap sekala kecilnya mendominasi; budidaya perikanannya berkembang pesat; produksi rumput lautnya mengalami ekstensifikasi; dan pasar ikannya beragam, baik lokal maupun regional.
Beberapa tantangan mewujudkan sistem pangan akuatik yang handal, telah teridentifikasi. Pertama, kondsi geografis Indonesia—yang merupakan negara kepulauan—berpotensi memunculkan disparitas regional. Itu bisa meyebabkan ketidakseimbangan dalam hal distribusi, biaya logistik, dan tidak seragamnya harga pangan akuatik antara daerah satu dengan lainnya.
Kedua, langkanya beberapa komoditas ekspor di pasar domestik, contohnya udang dan tuna. Kalaupun tersedia, harganya terlalu mahal bagi masyarakat lokal.
Ketiga, terbatasnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kecil kepada infrastruktur, jasa keuangan/permodalan, dan pasar yang baik dan stabil. Sehingga mereka sering terombang-ambing dalam ketidakpastian, dan menjadi korban.
Keempat, sistem pangan akuatik Indonesia belum sepenuhnya mandiri, atau masih mengalami ketergantungan pada impor. Sektor perikanan budidaya, misalnya, masih sangat tergantung pada pakan atau bahan pakan impor. Perikanan budidaya juga masih tergantung pada indukan atau benih ikan impor.
Sehingga menyelesaikan beberapa tantangan di atas merupakan keharusan, jika menginginan kedaulatan pangan akuatik Indonesia terwujud. Salah satu caranya, dengan membuat kebijakan pangan akuatik yang baik.
KEBIJAKAN PANGAN AKUATIK
Kebijakan pangan akuatik yang baik diperlukan untuk mendukung perbaikan gizi nasional, ekonomi pedesaan, dan ketahanan jangka panjang.
Hal pertama dan utama yang bisa dilakukan ialah menyeimbangkan kebutuhan pangan akuatik untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Itu untuk memastikan agar pertumbuhan produksi pangan akuatik berkolerasi positif dengan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan akutik.
Selanjutnya, penguatan produsen pangan akuatik. Nelayan dan pembudidaya ikan sekala kecil perlu diprioritaskan. Khususnya, untuk mengurangi kerugian mereka akibat penanganan pascapanen yang kurang efektif dan efisien; dan menurunkan biaya akibat rantai pasok yang terfragmentasi.
Mengurangi ketergantungan pada impor juga perlu dilakukan. Sektor budidaya, contohnya, sangat tergantung pada pakan dan benih impor. Memperkuat ketersediaan pakan ikan benih domestik berarti mengurangi biaya dan meningkatkan kehandalan pangan akuatik nasional.
Terakhir, perlu mengintegrasikan pangan akuatik ke dalam kebijakan kedaulatan pangan. Sebab, selama ini kedaulatan pangan nasional masih menitik beratkan pada tanaman pangan. Dengan kata lain, pangan akuatik relatif masih terpinggirkan dalam konteks kedaulatan pangan nasional.
Sehingga, beberapa beberapa rekomendasi kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan akuatik diperlukan. Kebijakan tersebut harus terukur dan bertahap.
Jangka pendek, perlu dilakukan pemetaan mengenai ketersediaan pangan akuatik dan dikaitkan dengan program peningkatan gizi yang ada—contohnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, diadakan inisiatif atau percontohan untuk pengadaan pangan akuatik lokal yang baik. Fasilitas rantai dingin, khususnya cold storage, juga perlu dibangun di daerah sentra produksi pangan akuatik. Terakhir, meningkatkan kerjasama antar produsen lokal.
Jangka menengah, perlu mengintegrasikan pangan akuatik kedalam kerangka kerja kedaulatan pangan nasional. Kemudian, pakan dan bibit ikan bisa dipenuhi dari produksi lokal. Meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi juga diperlukan. Sehingga akan memperkuat sistem dan pasar pangan akuatik.
Jangka panjang, Indonesia akan mampu membangun rantai nilai pangan akuatik domestik yang handal, karena memiliki rantai pasok dan logistik lokal yang baik. Akibatnya peningkatan gizi masyarakat—melalui kemudahan akses pada pangan akuatik—bisa dicapai, dan peningkatan pendapatan negara dari ekspor (devisa) juga bisa terus dilakukan.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
