Pakar Ingatkan Bahaya Percaya Informasi Kesehatan dari AI Tanpa Konsultasi Dokter
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai sumber informasi kesehatan kian meluas di masyarakat.
Isu ini kembali menjadi perhatian setelah Google membatasi sejumlah ringkasan AI untuk pencarian kesehatan, menyusul temuan informasi yang berpotensi menyesatkan.
Di tengah tren penggunaan AI tersebut, pakar mengingatkan bahwa teknologi ini memiliki batasan tegas dan tidak bisa dijadikan rujukan kesehatan tanpa pengawasan tenaga medis.
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan domain berisiko tinggi.
Karena itu, penggunaan AI tidak bisa disamakan dengan pencarian informasi umum dan harus ditempatkan dalam kerangka keselamatan pasien.
Batasan AI membaca kondisi klinis
Menurut Dicky, AI bekerja sebagai tool based intelligent yang mengandalkan analisis data besar, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa.
Namun, teknologi ini tidak memiliki kemampuan menilai konteks klinis individual pasien secara menyeluruh.
"AI itu tidak menggantikan pemeriksaan fisik dan konteks klinis dari pasien," ungkap Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/1/2026)
Faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi kondisi kesehatan seseorang, menurut Dicky, masih menjadi wilayah yang hanya bisa dinilai oleh tenaga medis.
Risiko diagnosis mandiri dan rasa aman palsu
Bahaya utama muncul ketika masyarakat terlalu percaya pada jawaban AI dan menggunakannya untuk self-diagnosis atau self-treatment.
Kondisi ini dapat memicu automation bias, yakni kecenderungan mengikuti rekomendasi AI tanpa verifikasi.
Selain itu, penggunaan AI dapat memicu false reassurance yang memberi rasa aman palsu.
"Ada potensi bahaya terutama karena risiko informasi yang keliru, over confidence bias pada pengguna, dan keterbatasan AI dalam membaca konteks klinis individual," papar Dicky.
Ia menilai kondisi tersebut berisiko menunda penanganan medis, terutama pada kasus yang sebenarnya membutuhkan tindakan cepat.
AI membantu sebagai jembatan awal
Meski memiliki keterbatasan, Dicky menegaskan AI tidak perlu dihindari sepenuhnya.
Dalam batas tertentu, AI dapat membantu edukasi kesehatan dasar, mengenali tanda bahaya, serta mendorong masyarakat untuk lebih cepat mencari pertolongan medis.
Namun, peran tersebut bersifat terbatas dan bukan pengganti layanan medis.
"AI itu hanya jembatan awal menuju sistem kesehatan formal, bukan substitusi layanan medis," ucapnya.
Dorongan kebijakan dan tata kelola AI kesehatan
Selain membahas risiko di tingkat individu, Dicky juga mendorong perlunya kebijakan yang jelas terkait pemanfaatan AI di sektor kesehatan.
Menurutnya, pendekatan yang tepat bukan menolak teknologi, melainkan mengelolanya secara ketat melalui tata kelola yang bertanggung jawab.
Ia menyebut konsep governed AI sebagai kunci, yakni AI yang berbasis bukti ilmiah, memiliki batas fungsi yang tegas, dan diawasi oleh tenaga kesehatan serta institusi resmi.
"Pendekatan yang tepat adalah governed AI, yaitu AI yang berbasis bukti ilmiah, memiliki batasan fungsi yang jelas, diawasi oleh tenaga kesehatan, dan diintegrasikan ke sistem kesehatan nasional," kata Dicky.
PhD dalam bidang Global Health Security itu juga menekankan pentingnya regulasi nasional, keterlibatan dokter dan institusi akademik.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan literasi AI bagi masyarakat agar teknologi ini tidak berkembang tanpa kendali.
AI harus berada dalam sistem human in the loop
Dicky menegaskan AI tidak boleh menjadi sistem tertutup yang mengambil keputusan medis secara otonom.
Setiap pemanfaatan AI kesehatan harus melibatkan manusia, khususnya tenaga medis, pada titik-titik krusial.
"AI harus berada dalam ekosistem human in the loop, bukan human out of the loop," ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, AI dinilai berpotensi membantu menjembatani tantangan geografis dan keterbatasan tenaga kesehatan jika diintegrasikan dengan layanan primer seperti puskesmas dan telemedicine resmi.
Namun, tanpa kebijakan dan pengawasan, AI justru berisiko menjadi pasar bebas informasi medis yang menyesatkan.
Dicky menegaskan, AI tidak dapat menggantikan peran dokter, baik secara ilmiah, etik, maupun hukum.
Menurutnya, masa depan layanan kesehatan bukanlah mengganti dokter dengan teknologi, melainkan mengombinasikan keduanya secara bijak.
"AI itu hanya mendukung, bukan menggantikan pengambilan keputusan klinis. Ini asisten cerdas, bukan dokter digital," terang Dicky.
"Masa depan kesehatan itu bukan AI versus dokter, tapi dokter plus AI untuk keselamatan dan keadilan kesehatan masyarakat," sambungnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang