Belajar dari Nepal, Pakar Ingatkan Risiko Pembatasan Medsos dan Represi Aparat

Nepal tengah menghadapi krisis politik besar setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi muda sejak Senin (8/9/2025) berujung pada kekerasan, korban jiwa, hingga pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Protes yang awalnya dipicu oleh larangan penggunaan media sosial berkembang menjadi gerakan antikorupsi terbesar sejak Nepal menjadi republik pada 2008.

Setidaknya 30 orang tewas dan hampir 200 lainnya terluka dalam bentrokan antara aparat dan massa.

Pembatasan Medsos dan Represi Aparat Jadi Pemicu

Menurut Agung Setiyo Wibowo, Direktur The Pandita Institute sekaligus pengamat hubungan internasional, pemerintah Nepal gagal membaca aspirasi publik.

“Pengalaman Nepal memperlihatkan apa yang terjadi bila pemerintah memilih pembatasan ruang komunikasi (social media ban) lalu berusaha mengandalkan kekuatan aparat, reaksi publik bisa jadi jauh lebih keras dan tak terkendali,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/9/2025).

Larangan atas 26 platform media sosial populer, termasuk WhatsApp, Facebook, dan Instagram, dipandang sebagai upaya membungkam suara publik. Akibatnya, kemarahan generasi muda memuncak.

Tagar #NepoKids dan #NepoBaby ramai di TikTok dan Instagram, menyoroti gaya hidup mewah anak-anak elite politik di tengah krisis ekonomi rakyat.

Kekerasan Justru Menambah Delegitimasi

Agung menilai, respons represif pemerintah memperburuk situasi.

Gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam yang ditembakkan ke massa membuat legitimasi pemerintah semakin runtuh.

“Penggunaan kekerasan berlebihan cenderung menambah delegitimasi pemerintah dan memperpanjang krisis,” tambahnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan demonstran agar menjaga moral gerakan.

“Ketika protes berubah menjadi penjarahan, pembakaran rumah warga, atau kekerasan terhadap non-target, dua hal terjadi sekaligus: moral gerakan terkikis, dukungan publik menurun, dan pemerintah mendapat justifikasi untuk tindakan represif yang keras,” jelasnya.

Menurut Agung, sejarah menunjukkan gerakan sosial yang minim kekerasan lebih berpeluang didengar.

“Sejarah gerakan sosial menunjukkan bahwa memperkecil kerusakan sipil dan menjaga moralitas aksi meningkatkan peluang tuntutan politik didengar dan mengurangi pembalikan publik terhadap gerakan,” kata dia.

Seorang pria mengenakan bendera Nepal berjalan di depan kantor presiden yang dibakar di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9/2025). Demo Nepal pecah sejak Jumat (5/9/2025) setelah pemerintah memblokir 26 media sosial, dan amarah publik atas korupsi pejabat.

Krisis Politik Berlapis di Nepal

Pada Selasa (9/9/2025), PM KP Sharma Oli mundur, disusul Presiden Ram Chandra Poudel. Meski demikian, Agung menegaskan krisis belum selesai.

“Dalam jangka pendek ada kekosongan politik dan kebutuhan kepemimpinan transisi, diikuti oleh masalah keamanan karena jam malam dan penempatan tentara, serta dampak ekonomi: pariwisata terganggu, bandara sempat ditutup, layanan publik lumpuh, usaha kecil rusak. Secara sosial, kerusuhan meninggalkan trauma, retaknya kepercayaan antarkelompok, dan potensi pembalasan politik,” katanya.

Kerusakan infrastruktur pemerintahan dan properti swasta diprediksi memperlambat pemulihan.

“Tanpa rencana transisi kredibel dan bantuan cepat, pemulihan akan berjalan lambat dan bisa memicu siklus ketidakstabilan baru,” tambahnya.

Jalan Panjang Reformasi

Agung menyebut Nepal kini berada di persimpangan jalan. Potensi perubahan besar ada, tetapi tidak otomatis.

“Untuk menghasilkan transformasi struktural diperlukan tiga kondisi: mandat transisi yang kuat, mekanisme penegakan hukum independen untuk memberantas korupsi, dan kebijakan ekonomi yang merespons kebutuhan. Tanpa itu, pergantian kepemimpinan sering berujung pada pergantian figur tanpa menyentuh jaringan patronase dan praktik koruptif,” jelasnya.

Tantangan pemerintahan transisi pun tidak ringan. Agung menyebut ada lima hal yang perlu dihadapi:

• mengembalikan legitimasi publik pascakekerasan
• menjaga keamanan tanpa melanggar HAM
• memulihkan ekonomi
• menghadapi elite lama yang kehilangan kuasa
• melakukan rekonsiliasi sosial.

“Gagal menavigasi salah satu dari tantangan itu bisa mengundang ketegangan ulang. Nepal punya sejarah siklus instabilitas politik, sehingga reformasi kali ini harus ditopang oleh tekanan internal yang berkelanjutan dan dukungan internasional,” tegas Agung.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.