Legislator Golkar: Pernyataan Cak Imin soal Taubat Nasuha Bencana Aceh-Sumatera Tendensius

 Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar yang meminta tiga kementerian--Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup--untuk melakukan taubat nasuha imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sangat tendensius.

Menurut Panggah Susanto, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan pada saat kondisi bencana seperti ini. Lagipula pernyataan tersebut juga tidak memberikan solusi terkait dengan akar masalah secara komprehensif. 

"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut Panggah, pemerintah tidak semestinya melempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara kementerian, karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah proses penanganan dan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif, agar meminimalisasi terjadinya bencana bajir dan longsor pada masa depan.

"Tidak perlu salah lempar tangung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dll," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa bencana longsor dan banjir yang terjadi di mana-mana salah satu faktor penyebab ialah pengundulan hutan tutup, selain karena faktor tingginya curah hujan.

"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehesif dan menyeluruh," katanya.

Legislator dari Jawa Tengah ini mengharapkan bencana harus dijadikan momentum untuk introsepeksi dan mengevaluasi secara menyeluruhi serta merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan tata kelolah kehutanan, serta sumber daya alam lainnya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan  yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," ujarnya.

Cak Imin Ajak Taubat Nasuha

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengirimkan surat resmi kepada tiga Menteri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Menteri  Kehutanan untuk dilakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan penanganan lingkungan hidup.

Langkah ini diambil menyusul terus terjadinya bencana alam di berbagai daerah.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyoroti bencana alam yang kerap terjadi dan seolah menjadi siklus tahunan. Ia menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah.

Ia menyebut langkah evaluasi tersebut sebagai bentuk taubatan nasuha atau upaya perbaikan total dengan kesungguhan penuh. 

"Mendorong seluruh kementerian terkait untuk meninjau kembali kebijakan, pola koordinasi, serta langkah penanganan lingkungan yang selama ini berjalan," kata Cak Imin di Bandung, Senin, 1 Desember 2025. 

Ia juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Sukabumi beberapa hari lalu, di mana ia melihat langsung sejumlah titik rawan longsor di berbagai lokasi.

"Surat yang saya kirimkan hari ini kepada Menteri ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup bertujuan mengajak seluruh kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada," ujarnya

Cak Imin mengatakan evaluasi besar ini diharapkan menjadi momentum pembenahan serius pemerintah secara bersama-sama dalam menghadapi ancaman bencana dan memperbaiki kondisi lingkungan yang semakin kritis.