Gubernur Mahyeldi Atur Sekolah di Sumbar Terapkan PJJ 3 Hari Imbas Darurat Bencana
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian kegiatan pembelajaran tatap muka.
Dalam kebijakan tersebut, seluruh aktivitas belajar mengajar pada 27-29 November 2025 dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui berbagai platform digital.
Langkah ini diambil seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah, termasuk potensi banjir, longsor, dan angin kencang.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan keputusan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meninjau kondisi lapangan di Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang, Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (27/11/2025).
"Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman," kata Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa status Tanggap Darurat Bencana memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan adaptif yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus memastikan tidak menambah beban baru bagi warga yang sedang menghadapi kondisi sulit.
Gubernur Sumbar Mahyeldi
Bagaimana Masyarakat Diminta Menyikapi Situasi Ini?
Mahyeldi mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Ia meminta warga mengikuti arahan resmi pemerintah dan petugas di lapangan guna meminimalkan risiko.
"Insya Allah, dengan kehati-hatian dan kebersamaan, kita bisa melewati masa ini dengan baik," ujarnya.
Pemprov Sumbar juga memastikan bahwa pemantauan situasi dilakukan secara berkelanjutan. Jika kondisi belum membaik, kebijakan penyesuaian pembelajaran berpotensi diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan.
Bagaimana Teknis Pembelajaran Jarak Jauh Diterapkan?
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi, menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 300.2.1/7371/SEK/DISDIK-2025 telah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB melalui cabang dinas masing-masing.
Dalam edaran itu, setiap sekolah diwajibkan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh selama masa penyesuaian.
Habibul menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki kewenangan untuk memperpanjang masa PJJ jika wilayahnya masih menghadapi risiko tinggi akibat bencana hidrometeorologi.
"Keputusan kepala sekolah sangat menentukan, karena merekalah yang paling memahami situasi dan kondisi di lapangan," ujarnya.
Ia juga berharap seluruh tenaga pendidik tetap memberikan layanan pembelajaran yang terstruktur dan proporsional melalui platform digital yang tersedia. Di sisi lain, keselamatan guru, siswa, dan keluarga tetap menjadi perhatian utama.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
