Impor 250 Ton Beras Ilegal Masuk dari Sabang, Amran Bongkar Biang Keroknya

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, buka-bukaan soal penyebab masuknya impor 250 ton beras ilegal dari Thailand, yang masuk tanpa izin melalui Sabang, Aceh.

Dia menjelaskan, masuknya beras hasil impor ilegal tersebut, antara lain disebabkan karena Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas alias Free Trade Zone (FTZ).

"Jadi memang kawasan di Sabang itu ada regulasi, dan salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone. Tapi harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat," kata Amran di kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November 2025.

Dia menduga bahwa tindakan ini merupakan aksi cari untung, karena harga beras di dunia saat ini tengah anjlok. "Tujuannya cari untung, karena di luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu US$650 per ton, sekarang US$340 per ton, hampir separuh," ujarnya.

Amran mengakui, sebelumnya memang banyak negara yang coba bernegosiasi bahkan melobi Presiden Prabowo, untuk mengekspor berasnya masuk ke Indonesia.

"Bahkan kami berusaha dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk menyampaikan ke Bapak Presiden," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Amran telah mengumumkan penyegelan gudang PT MSG, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand dan masuk tanpa izin melalui Sabang, Aceh.

"Itu kita segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," kata Amran di Jakarta, Minggu malam, 23 November 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Perum Bulog

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional, dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Terlebih, sebelumnya Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan, tidak boleh ada impor beras karena stok beras nasional melimpah.

"Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut," ujarnya.

Amran menegaskan, pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” kata Amran.

Dia menekankan, tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras, karena stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan larangan impor beras itu juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ujarnya.