Siswa SMK di Bogor di-DO karena Merokok dan Nonton Video Porno, Orang Tua Somasi Sekolah

 Seorang siswa SMK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melayangkan somasi kepada pihak sekolah karena keberatan dikeluarkan atau drop-out, setelah ketahuan berulang kali merokok dan menonton video porno. 

Pihak siswa dan orang tua siswa yang diwakili kuasa hukumnya, Yogi Pajar Suprayogi, sempat menyinggung sekolah tempat kliennya menuntut ilmu itu belum memiliki izin operasional, sehingga keputusan mengeluarkan siswa menjadi tidak sah.

"Karena saat kami melayangkan somasi anak klien kami dikeluarkan itu, kami menemukan sekolah IDN tidak berizin, karena IDN ada di Jonggol, Sentul, Pamijahan, Solo, Malang, mana izinnya, yang kami persalahkan, yang pamijahan, sekolah anak ini," kata Yogi Pajar, Jumat, 21 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Yogi membantah bahwa siswa dikeluarkan karena merokok dan menonton video porno. 

"Kami menolak semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan pada anak klien kami. Terkait rokok, saya minta buktikan itu hanya foto anak klien kami sedang difoto dengan shisa (rokok timur tengah), ya namanya anak SMA biasa di dalam ini keluar ke sana kemari, foto gaya-gayaan itu di handphone, itu bisa dibuktikan tidak, anaknya saja tidak mengaku," ujarnya

Yogi menuding pihak IDN melalukan perbuatan pelanggaran di kegiatan IDN Backpaker di China, dimana pihak sekolah secara sepihak memulangkan anak tersebut.

"Anak klien kami mendapat SP dan DO, SP3, anaknya dipulangkan dari China, di sini, dan artinya menelantarkan anak, klien saya khawatir bagaimana kalau anak itu diculik," ujarnya

Terkait dilaporkannya sebagai penyebaran video orang tua siswa oleh pihak IDN, Yogi belum mendengar laporan tersebut. "Belum dengar, tapi ya namanya mau lapor kan bebas-bebas aja. Bener, saya enggak nahan, ya silahkan saja, itu hak orang," ungkapnya

Bantah Tuduhan-Lapor Polisi

Terpisah, kuasa hukum IDN Febry Irmasnyah membantah tuduhan pihak kuasa hukum siswa bahwa SMK IDN tidak berizin resmi. Pihak IDN juga keberatan dengan tuduhan itu dan melaporkannya ke pihak berwajib. 

"Kami sampaikan bahwa apa yang dituduhkan kepada SMK IDN sebagai sekolah ilegal ini adalah hal yang sangat tidak benar dan kami inilah yang kami keberatan sekali dengan apa yang mereka tuduhkan," ujar Febry

"Ketika tuduhan itu disampaikan melalui media elektronik maka akhirnya kami dijadikan itu sebagai bahan laporan dugaan tindak pidana hoax melalui undang-undang ITE dan bukti lapornya sudah ada di Polres Bogor," sambungnya

Febry menjelaskan SMK IDN berizin dengan Nomor 421.9 kep 07 I SMK DPMPTSP 10 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, tentang izin prinsip pendirian sekolah menengah kejuruan IDN Kabupaten Bogor. 

"Jadi izin ini menjadi salah satu legal standing, dan penandatangannya ditandatangani di Bandung 4 Oktober 2019 oleh Ir Haji Dadang Muhammad, MSCE yang Pusat Jawa Barat dan kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat," ungkapnya

Alasan Siswa di-DO

Sementara terkait keputusan mengeluarkan siswa atau DO, kuasa hukum IDN lainnya, Salim Achmad, menegaskan bahwa siswa tersebut tidak dikeluarkan dari SMK IDN, tapi dari IDN Boarding School atau pesantren IDN.

Salim menjelaskan, somasi itu berawal dari keputusan SMK IDN Boarding School yang memberikan sanksi kepada salah seorang siswa yang melakukan pelanggaran kategori berat. Antara lain, merokok berulang kali, chat dengan perempuan mengarah pacaran, dan membuka situs porno.

Peraturan dan larangan di SMK IDN Boarding School itu, lanjut Salim, telah tercantum dalam tata tertib sekolah yang diketahui siswa dan orang tua pada awal masuk. Termasuk larangan pacaran, merokok lebih dari dua kali dianggap dianggap pelanggaran berat.

Untuk pelanggaran merokok, tambah Salim, siswa tersebut melakukannya saat program backpacker -- program kerja PKL SMK IDN di 11 negara, termasuk salah satunya adalah umroh. Siswa tersebut kedapatan merokok ketika berada di Masjidil Haram, Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. 

"Dan ini yang menjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh si anak, sehingga makanya diberikan SP dan DO. Tapi DO-nya itu statusnya bukan DO SMK-nya. Jadi DO nya di pesantren, kenapa DO-nya di Kepesantrenan? Karena dapodiknya masih terdaftar sebagai siswa SMK IDN, hanya dia dikembalikan kepada orang tuanya untuk belajar dari rumah," paparnya

Kemudian, pihak sekolah mendapat somasi dari orang tua siswa yang di-DO, dan SMK IDN melapor ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi di Bogor untuk difasilitasi, dan menyatakan keputusan DO siswa tersebut tidak bisa dianulir. 

Nah suatu kali kita ketika dapat somasi kemudian kita lapor ke KCD, minta difasilitasi, ini kami fasilitasi, kami mediasi harusnya difasilitasi oleh KCD ini dan kami menyarankan bahwa bisa tidak dianulir DO ini, sebenarnya kita sih bisa bisa aja, wong dapodiknya nggak dicabut kok.

"Sebenarnya kita sih bisa bisa aja, wong dapodiknya enggak dicabut kok. Nah, akhirnya karena dapodiknya dicek sama KCD memang nggak dicabut, artinya dia masih terdaftar sebagai siswa. Tapi dari sisi kepesantrenan akhirnya kita akhiri juga. Diantaranya beberapa sanksi yang sebelumnya kita berikan kepada anak ini akhirnya kita anulir, diantaranya adalah boleh mengikuti ujian baik itu ujian kepesantrenan ataupun ujian SMK, kemudian mendapatkan rapotnya sesuai dengan yang semestinya," tutupnya