Gerakan Advokasi Uighur Meningkat, Soroti Penindasan Tiongkok
Serangkaian pameran global, acara hak asasi manusia, dan kegiatan politik selama sepekan terakhir kembali menempatkan isu Uighur di pusat perhatian dunia. Para pembela Uighur memanfaatkan momentum ini untuk menyoroti penindasan sistematis yang dilakukan pemerintah Tiongkok sekaligus menggalang solidaritas internasional untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas.
Kongres Uighur Dunia (WUC) mencatat peningkatan signifikan dalam visibilitas kampanye internasional mereka. Melalui platform budaya, politik, dan HAM di Eropa hingga Asia, WUC mengungkap pelanggaran yang terus berlangsung di Xinjiang—mulai dari penahanan massal, penghapusan budaya, pengawasan digital, hingga kerja paksa.
Laporan mingguan WUC menguraikan serangkaian peristiwa yang menggarisbawahi skala pelanggaran yang sedang berlangsung di Xinjiang dan meningkatnya tekad kelompok Uighur dan sekutu mereka untuk melawan jangkauan otoriter Beijing.
Di seluruh Jerman, Turki, Thailand, dan Inggris, para aktivis menyoroti penahanan massal, penghapusan budaya, pengawasan digital, dan kerja paksa — sementara laporan baru mengungkapkan meningkatnya tekanan yang diberikan Beijing kepada pemerintah, lembaga, dan universitas asing untuk membungkam kritik.
Perkembangan minggu ini menggambarkan gambaran yang gamblang: seiring Tiongkok memperdalam represi di dalam negeri, upayanya untuk membentuk narasi global menjadi semakin agresif.
Perlawanan budaya ditunjukkan di Munich
Di Munich, pelukis Kazakh-Uighur Ahmet Akhat membuka pameran tiga hari di Kastil Blutenburg yang bersejarah, merayakan tradisi Jalur Sutra dan identitas budaya Uighur. Didukung oleh Nurnisa Ismail, acara ini mempertemukan warga lokal Jerman, diaspora Uighur, dan cendekiawan budaya, memadukan seni, pertunjukan, dan ekspresi politik. Penyelenggara mengatakan bahwa pameran ini merupakan penghormatan terhadap warisan Uighur sekaligus pengingat akan rapuhnya budaya di bawah asimilasi yang diarahkan oleh negara.
Seruan keadilan dari Istanbul hingga Bangkok
Di Istanbul, Yayasan Persatuan Turki menyelenggarakan "Tangisan Tak Terdengar Turkistan Timur", sebuah acara yang mengecam kebijakan genosida, pengawasan massal, dan penindasan budaya Tiongkok. Wakil Presiden WUC, Abdureshit Abduhamit, menyoroti hubungan panjang Turki dengan perjuangan Uighur dan memperingatkan bahwa ribuan pengungsi Uighur masih berada dalam ketidakpastian hukum karena Beijing meningkatkan tuntutan deportasi.
Di Bangkok, Presiden WUC Turgunjan Alawdun dan mantan Presiden Dolkun Isa bergabung dengan hampir seribu aktivis demokrasi di Pekan Masyarakat Sipil Internasional (ICSW) 2025. Dengan tema "Membayangkan Kembali Demokrasi, Hak, dan Inklusi", perwakilan WUC mendesak masyarakat sipil global untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok dan menentang upaya Beijing untuk mengekspor model pemerintahan otoriternya.
Negara Pengawasan Tiongkok dan Kerja Paksa
Surat kabar Jerman Handelsblatt menerbitkan investigasi terperinci yang mengutip Wakil Presiden WUC Zumretay Arkin, yang memperingatkan bahwa "Undang-Undang Persatuan Etnis" Tiongkok melemahkan hak berbahasa Uighur dan melembagakan asimilasi budaya.
Arkin juga menggunakan wawancara Radio Kanada untuk mendesak Ottawa mengadopsi undang-undang kerja paksa yang mencerminkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur di AS, dengan alasan bahwa rantai pasokan global masih terganggu oleh kerja paksa di Xinjiang.
Pada tanggal 5 November, Ketua Komite Eksekutif WUC Rushan Abbas menerima Penghargaan Demokrasi 2025 dari National Endowment for Democracy (NED), yang mengakui tahun-tahun advokasi dan pengorbanan pribadinya — termasuk hilangnya saudara perempuannya, Dr Gulshan Abbas, di dalam sistem penahanan Xinjiang.
Kemudian pada hari itu, pejabat WUC mengikuti upacara peringatan di tugu peringatan Kamp Konsentrasi Dachau, untuk menghormati para korban Turki dari penganiayaan Nazi dan menggambarkan kesengsaraan yang serupa dengan penindasan negara saat ini di Tiongkok.
Pekan ini diakhiri dengan pengungkapan dari The Guardian bahwa Universitas Sheffield Hallam telah menangguhkan penelitiannya yang diakui terkait kerja paksa Uighur setelah adanya dugaan tekanan dari Beijing.
Perkembangan ini memicu kekhawatiran atas meningkatnya upaya Tiongkok untuk memengaruhi lembaga-lembaga akademik di luar negeri dan menyembunyikan bukti pelanggaran hak asasi manusia.
