Pengamat: Penyesuaian Kebijakan Ekonomi Secara Menyeluruh Harus Dilakukan
Pengamat politik, Fernando Emas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi yang berpotensi terjadi di Indonesia. Peringatan tersebut berpusat pada satu skenario yang tak boleh dianggap remeh yaitu potensi terjadinya gelombang protes massal yang mampu menggoyang stabilitas pemerintahan yang digambarkan sebagai "Reformasi 1998 Jilid II".
Reformasi 1998 adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah politik Indonesia modern. Dipicu oleh krisis ekonomi yang menghancurkan daya beli rakyat, disertai akumulasi kemarahan atas ketidakadilan dan korupsi yang menggurita, gerakan mahasiswa dan rakyat berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru.
"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," ujar Fernando Emas kepada wartawan, Sabtu, 13 Juni 2026.
Fernando Emas menegaskan bahwa skenario Reformasi 1998 Jilid II tidak akan terjadi secara otomatis. Menurut Fernando, reformasi akan terwujud hanya jika pemerintah gagal atau terlambat dalam melakukan pembenahan di sektor ekonomi.
"Artinya, masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali," tandas dia.
Fernando Emas juga mengingatkan kepemimpinan yang reaktif dan lambat bergerak adalah kemewahan yang tidak lagi bisa Presiden Prabowo izinkan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sedemikian kompleks saat ini. Menurut dia, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan kebijakan, termasuk, bila perlu, pergantian menteri yang dinilai tidak mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan ekonomi rakyat.
"Saya memberikan peringatan karena di balik peringatan tersebut terdapat realitas pahit yang dirasakan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus merangkak naik, tagihan listrik yang membengkak, dan lapangan kerja yang semakin sulit dijangkau," jelas Fernando.
Apalagi, kata dia, harga beras, minyak goreng, dan protein hewani terus mengalami tekanan kenaikan yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat menengah ke bawah, menggerus daya beli secara sistematis.
Termasuk penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat turut mempersempit ruang gerak finansial keluarga-keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.
"Angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang masih tinggi, ditambah gelombang PHK dari sejumlah sektor industri, menciptakan kekhawatiran yang nyata di kalangan angkatan kerja Indonesia," tutur dia.
Lebih lanjut, Fernando Emas secara eksplisit menyebut bahwa pergantian menteri bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan sebuah keniscayaan fungsional.
Dia menilai ketika seorang menteri tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan di sektornya, apalagi di sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat banyak, maka pergantian adalah tindakan yang bertanggung jawab dan bukan tanda kelemahan pemerintah.
"Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika realitas berubah. Fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan adalah tanda dari pemerintahan yang matang dan berpengalaman," ungkap dia.
Fernando mengingatkan ketidakmampuan menteri dalam menghadirkan solusi konkret tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, setiap hari keterlambatan adalah beban tambahan bagi rakyat. Bahkan, kata dia, hal tersebut para menteri tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah, neraca perdagangan, dan arus investasi asing ke Indonesia.
"Kompleksitas permasalahan tidak bisa menjadi alasan untuk lamban bertindak. Justru dalam situasi yang kompleks, kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan, mengambil keputusan secara cepat dengan data yang memadai, dan mengeksekusi kebijakan secara efektif adalah yang paling diuji dan paling dibutuhkan," pungkas Fernando.
