ETGE Peringati 76 Tahun Pendudukan Tiongkok: Genosida Uighur di Turkistan Timur

Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan (East Turkistan Government in Exile/ETGE) memperingati 76 tahun invasi dan pendudukan Tiongkok atas Republik Turkistan Timur yang berdaulat. Dalam pernyataannya, ETGE menetapkan 12 Oktober sebagai Hari Berkabung Nasional bagi rakyat Turkistan Timur.

Turkistan Timur merupakan sebuah negara yang dijajah oleh China dan kemudian diubah namanya menjadi Xinjiang yang berarti "wilayah baru" atau "koloni" – tempat yang dihuni Suku Uighur yang mayoritas Muslim. 

Menurut ETGE, pada hari ini di tahun 1949, sebelas hari setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pasukan Komunis Tiongkok melancarkan serangan militer terhadap Republik Turkistan Timur yang merdeka.

Puncaknya adalah pada 22 Desember 1949, ketika pasukan Tiongkok menggulingkan Republik Turkistan Timur, menandai dimulainya apa yang digambarkan ETGE sebagai "kampanye penjajahan, genosida, dan pendudukan yang brutal dan berkepanjangan" yang berlanjut hingga hari ini.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan, ETGE mengutuk tindakan Tiongkok sebagai "kejahatan agresi, genosida, dan kolonialisme," dan menegaskan bahwa invasi dan penindasan yang terjadi merupakan akar penyebab krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

"Selama 76 tahun terakhir, jutaan rakyat kami telah terbunuh, sementara tak terhitung banyaknya lainnya telah menjadi sasaran penahanan massal, kerja paksa, penyiksaan, eksekusi, sterilisasi paksa, dan pemusnahan sistematis identitas agama, budaya, dan nasional kami," demikian bunyi pernyataan tersebut.

ETGE menekankan bahwa 12 Oktober tidak hanya berfungsi sebagai hari berkabung, tetapi juga sebagai hari peringatan dan perlawanan, hari untuk menghormati para korban pendudukan Tiongkok dan untuk menegaskan kembali tekad rakyat Turkistan Timur untuk memulihkan kemerdekaan nasional.

"Kami menghormati kenangan semua orang yang telah gugur di bawah pendudukan Tiongkok dan semua orang yang terus menderita penganiayaan dan penindasan. Ini adalah hari untuk menegaskan kembali tekad kami yang tak tergoyahkan untuk memulihkan kemerdekaan bangsa kami dan menegakkan keadilan bagi para korban," demikian pernyataan tersebut.

Menegaskan kembali pendiriannya yang tidak mengakui pemerintahan Beijing, ETGE menyatakan bahwa "Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan dan rakyat Turkistan Timur, baik di dalam maupun luar negeri, tidak akan pernah mengakui pemerintahan ilegal Tiongkok maupun menerima pendudukannya."

Kelompok tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengakui Turkistan Timur sebagai negara yang diduduki dan meminta pertanggungjawaban Republik Rakyat Tiongkok atas "kejahatan agresi, genosida, dan kolonialismenya."

Pernyataan tersebut juga mengimbau pemerintah dunia, organisasi hak asasi manusia, dan "semua orang yang berhati nurani" untuk mendukung hak Turkistan Timur untuk menentukan nasib sendiri dan dekolonisasi. Pernyataan tersebut mendesak tindakan segera untuk memulihkan kedaulatan negara dan mengakhiri apa yang disebutnya sebagai "kampanye pemusnahan dan asimilasi Tiongkok."

Dunia harus memahami bahwa kekejaman di Turkistan Timur bukan sekadar pelanggaran hak asasi manusia. Kekejaman tersebut merupakan tindakan penjajahan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, konsekuensi langsung dan tak terelakkan dari invasi ilegal dan pendudukan berkelanjutan Tiongkok," demikian pernyataan ETGE.

Menutup pernyataannya, Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan menegaskan bahwa pemulihan kemerdekaan negara ini sangat penting, tidak hanya bagi kelangsungan hidup dan martabat rakyatnya, tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas global.