Menag Janji Perjuangkan Nasib Guru Madrasah Diangkat jadi PPPK
Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar merespons aspirasi yang disampaikan Komisi VIII DPR RI terkait tuntutan sejumlah organisasi guru madrasah agar memperoleh kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Nasaruddin mengakui Kementerian Agama masih menghadapi keterbatasan formasi, khususnya bagi guru madrasah swasta. Kendati demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK.
“Menanggapi beberapa kelompok warga masyarakat kita yang mungkin meminta solusi terhadap tantangan yang dihadapi, memang Kementerian Agama itu ada tantangan, ada kesulitan karena formasi guru umum untuk swasta itu tidak hanya dialokasikan 500,” ucap Nasaruddin dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 November 2025.
Kementerian Agama memastikan bakal terus mengupayakan langkah-langkah guna memenuhi harapan para guru, termasuk melalui pembahasan anggaran dan koordinasi lintas instansi.
“Kami akan berusaha dengan perjuangan-perjuangan yang tak kenal lelah, bagaimana rekan-rekan kami yang juga mempunyai harapan-harapan besar jika dirinya di dalam bangsanya sendiri. Insya Allah kami akan menanggapi positif apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi tadi,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro menemui perwakilan guru madrasah yang menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025.
Juri menjelaskan, para guru madrasah ini semula ingin menyampaikan tuntutan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Presiden Prabowo bertolak ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.
"Hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC. Jadi, tentu bukan tidak mau menemui tapi memang Pak Presiden sedang tidak ada di tempat," ucap Juri kepada wartawan, Kamis, 30 Oktober 2025.
Sementara itu, perwakilan dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein menuturkan para organisasi guru madrasah ini sudah mengabdikan diri selama puluhan tahun.
Mereka pun berharap, bisa diangkat menjadi guru PPPK dengan pengabdian yang sudah dilakukan selama ini.
"Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat di PPPK-kan. Betul! Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di PPPK-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami," ucap Zein.
Mendagri Tito Karnavian di hadapan para ASN di Kantor Kemendagri, Jakarta
Zein ingin, Presiden Prabowo memberikan atensi khusus terhadap nasib para guru madrasah.
"Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan afirmasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK," ungkap dia.
