Ribuan Aparat Dikerahkan Kawal Aksi Apdesi 'Kepung' Istana Negara Protes Aturan Dana Desa
Kawasan sekitar Istana Negara kembali memanas, Senin 8 Desember 2025. Ribuan aparat gabungan disiagakan untuk mengawal aksi besar yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Para kepala desa itu turun ke jalan memprotes aturan baru Kementerian Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dana desa. Untuk itu, lebih dari seribu personel diterjunkan untuk pengamanan.
Hal itu dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro. Mata dia, seluruhnya berasal dari unsur kepolisian, TNI, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Total 1.825 personel untuk pelayanan unjuk rasa DPP APDESI,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut mantan Kapolsek Metro Gambir ini, seluruh aparat diminta menjaga sikap selama pengamanan berlangsung. Pendekatan humanis dan persuasif menjadi instruksi utama, termasuk larangan membawa senjata api untuk memastikan suasana tetap aman.
“Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” kata dia.
Pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana bersifat dinamis mengikuti kondisi massa. Polisi meminta warga menghindari kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya demi mengurangi potensi kemacetan.
Aksi Apdesi kali ini digelar buntut terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Regulasi tersebut dianggap membuat penyaluran Dana Desa Tahap II tersendat serta mengalihkan sebagian besar anggaran ke program yang disebut tidak berada dalam kewenangan pemerintah desa.
Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi terbesar Apdesi tahun ini, dengan tuntutan agar pemerintah meninjau ulang aturan yang dinilai merugikan masyarakat desa.
