Jusuf Kalla: Soeharto Punya Banyak Jasa, Meskipun Ada Kekurangan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengajak masyarakat untuk menerima keputusan resmi pemerintah yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto. 

JK menegaskan bahwa perdebatan terkait pemberian gelar tersebut sudah berakhir setelah keputusan resmi dikeluarkan oleh negara.

Menurut JK, meskipun ada pro dan kontra sebelumnya, keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sudah melalui proses yang sah dan seharusnya diterima oleh masyarakat sebagai kenyataan. 

“Kalau sudah diresmikan oleh pemerintah, itu bukan lagi pro kontra. Sebelumnya pro kontra, nah kita harus menerima itu sebagai suatu kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai sedikit kekurangan, ada kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” ungkap JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Soeharto: Pemimpin dengan Banyak Keberhasilan

JK juga menyadari bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Meski demikian, Soeharto memiliki kontribusi yang besar, terutama dalam bidang ekonomi.

“Bahwa dia kekurangan, ya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan. Tapi, beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa, ekonomi saja waktu zaman Soeharto pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7-8 persen. Karena setelah itu sulit dicapai,” katanya.

Selain Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun ini.

JK: Semua Tokoh Punya Kontribusi yang Layak Dihargai

JK menekankan pentingnya menghargai kontribusi setiap tokoh untuk bangsa, meskipun ada kontroversi yang menyertai perjalanan mereka. 

“Iyalah. Semua orang mempunyai peran. Jadi, sama juga dalam agama. Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” ujarnya.

Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Sah 

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh pada upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. 

Prosesi ini dimulai dengan pengumandangan lagu "Indonesia Raya" dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Prabowo.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 6 November 2025.

Proses Penilaian Jasa Soeharto

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengungkapkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto telah melalui proses yang sah dan tidak menghadapi masalah hukum. 

"Sebagaimana itu (usulan) dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain," kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, dikutip Antara (10/11/2025). 

Fadli menjelaskan bahwa penilaian terhadap jasa Soeharto dilakukan melalui kajian mendalam mengenai kiprah beliau dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. 

Beberapa rekam jejak yang menjadi pertimbangan antara lain keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa, serta kepemimpinannya dalam Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat.

Tuduhan Korupsi dan Pelanggaran HAM: Sudah Diproses Hukum

Fadli juga menanggapi tudingan mengenai dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering dikaitkan dengan Soeharto. 

Menurutnya, semua tuduhan tersebut sudah melalui proses hukum yang tuntas.

"Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," tegasnya.

Peristiwa Pengunduran Diri Soeharto

Fadli menambahkan bahwa pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang tidak bertentangan dengan pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden tersebut.

"Saya kira tidak ada yang bertentangan. Kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan, perjalanan sejarah kita sebagai sebuah bangsa. A journey ya, sebuah perjalanan dari sebuah bangsa, ada pasang surut, ada fluktuasi, dan saya kira hal yang biasa," ujarnya, dikutip Antara

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: . 

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.