Golkar Sebut Pernyataan Jusuf Kalla soal 'Potensi Chaos' Harus Disikapi Hati-hati Demi Jaga Stabilitas

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) terkait potensi terjadinya chaos pada Juli-Agustus 2026. 

 Idrus menilai, pernyataan tersebut tidak bisa lagi dikategorikan sebagai analisis biasa dalam politik praktis dan dunia intelijen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” ujar Idrus dalam keterangannya, Jumat, 10 April 2026.

Ia mengingatkan bahwa dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, setiap tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan, bukan menimbulkan kepanikan.

“Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, sejatinya kita harus berkontribusi dalam menciptakan situasi kondusif yang menenangkan rakyat. Jangan memanas-manasi. Jangan menciptakan kondisi yang membuat rakyat semakin panik dan marah,” katanya.

Idrus menegaskan bahwa pernyataan yang menyebut secara spesifik waktu dan potensi terjadinya “chaos” tidak lagi dapat diposisikan sebagai analisis netral, melainkan berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat. 

Menurutnya, dalam dinamika komunikasi publik, narasi dengan tingkat kepastian tinggi cenderung memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. 

“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” ujarnya.

Adapun JK menyampaikan demikian dalam konteks kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi dan politik global. 

International Monetary Fund dalam proyeksi terbarunya menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 masih dibayangi risiko perlambatan, terutama akibat ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global. 

World Bank juga mengingatkan bahwa negara berkembang menghadapi tekanan dari fluktuasi harga energi dan pangan.

Di dalam negeri, sejumlah indikator ekonomi yang dirilis pemerintah menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan masih berada dalam rentang target pemerintah, meski terdapat tekanan pada komoditas pangan tertentu. 

Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mencegah lonjakan inflasi.

Idrus menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya menjaga kondisi tetap kondusif. Karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi yang dinilai bertolak belakang.

“Pemerintah sudah mengambil langkah untuk tidak menaikkan BBM, justru ada narasi yang seolah-olah mendorong kondisi menjadi tidak stabil. Ini yang harus kita hindari,” katanya.  

Dia juga menilai pernyataan JK kurang tepat karena berpotensi mendorong persepsi bahwa kenaikan harga menjadi keniscayaan, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Idrus lantas menekankan pentingnya menjaga ruang publik dari narasi yang memperkeruh keadaan. Sebab, pernyataan terkait isu chaos yang tak terpikir dapat menciptakan ketidakpastian informasi dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai alat tekanan terhadap stabilitas nasional.

"Di tengah tekanan global dan dinamika domestik, kehati-hatian dalam menyampaikan proyeksi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkas dia.