Mahfud MD: Menhub Jonan Dipecat karena Tolak Proyek Whoosh, Pakar Transportasi Pun Bilang Negara Rugi

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh. Dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menilai proyek tersebut penuh kejanggalan sejak awal perencanaan hingga pembiayaan yang kini membebani negara.

Mahfud menuturkan, proyek yang awalnya ditawarkan ke Jepang dengan skema antarpemerintah (G2G) justru dialihkan ke China, dengan bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dan pembengkakan biaya yang signifikan.

“Dulu pada awalnya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Whoosh ini adalah perjanjian G2G (Government to Government) antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke China,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official.

Ia menjelaskan, peralihan dari Jepang ke China tersebut membuat biaya proyek meningkat tajam.

“Di China dengan bunga 2 persen. Tiba-tiba 2 persen pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen yang terjadi itu,” lanjutnya.

Mahfud juga menyoroti sikap sejumlah pihak yang sejak awal menilai proyek tersebut tidak layak dijalankan, termasuk mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan pakar transportasi Agus Pambagio.

Menurut Mahfud, Jonan sempat menolak proyek tersebut karena dianggap tidak visible atau tidak layak secara ekonomi.

“Ketika mau dipindah ke China, waktu itu Menteri Perhubungan, Pak Ignasius Jonan, menyatakan tidak setuju. ‘Ini tidak visible’, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat, digantikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah pemecatan Jonan, Presiden Joko Widodo sempat memanggil Agus Pambagio untuk dimintai pendapat. Berdasarkan penuturan Mahfud, Agus juga menyampaikan bahwa proyek tersebut berpotensi merugikan negara.

“Presiden (Jokowi) panggil nih, sesudah memecat Jonan, dia ditanya, ‘Pak Agus gimana ini, Pak?’ ‘Ini tidak visible, rugi negara,’ ini menurut Agus yang saya tonton,” tutur Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud mengungkapkan bahwa pembengkakan biaya yang terjadi pada proyek Whoosh dinilai tidak wajar. Ia menyinggung dugaan mark up biaya konstruksi yang mencapai tiga kali lipat dari standar biaya di China.

“Ini uang lari menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer Kereta Whoosh itu USD 53 juta. Tapi di China sendiri hitungannya USD 17-18 juta. Naik tiga kali lipat kan,” jelas Mahfud.

Mahfud juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek tersebut.

“Ternyata sekarang tak mampu bayar (utang) dan tidak mau bayar Purbaya, menurut saya benar Purbaya,” tegas Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menggunakan APBN, sebagaimana sempat diusulkan oleh pihak Danantara Indonesia.

Menurut Purbaya, proyek tersebut merupakan urusan bisnis antarlembaga (business-to-business), sehingga tanggung jawab keuangan berada di bawah konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), bukan pemerintah pusat.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, semua (masuk) ke kita lagi termasuk dividennya,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kupas Tuntas APBN 2026 di Bogor, Kamis, 9 Oktober 2025.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, yang menegaskan bahwa utang proyek KCJB bukan utang pemerintah. “Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” ujarnya.

Diketahui, proyek KCJB merupakan hasil kerja sama antara BUMN Indonesia di bawah koordinasi PT KAI dengan perusahaan China melalui konsorsium KCIC. Proyek ini dibiayai dari gabungan ekuitas permodalan dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).