Anggota DPR Nilai Reformasi Polri Berpihak pada Keadilan Rakyat, Ini Alasannya

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri sebagai langkah tegas dalam membenahi lembaga penegak hukum di Indonesia. 

Langkah Prabowo itu juga dinilai menjadi titik awal memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. 

"Di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap keadilan dan kepastian hukum, langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 2 Januari 2025.

Ia mengatakan bahwa institusi Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengamanan publik hingga penanganan perkara.

Karena itu, kata dia, reformasi Polri tak bisa dipahami sebagai isu internal institusi semata, melainkan sebagai agenda publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh kehidupan sehari-hari rakyat.

"Reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan, yaitu bagaimana kewenangan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja ketika terjadi penyimpangan," pungkasnya.

Azis menilai reformasi Polri harus diarahkan pada pembenahan sistem penanganan perkara yang lebih terbuka, mulai dari kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan, hingga akses informasi bagi pelapor dan korban.

Sebab, lanjut dia, publik kerap mempertanyakan mengapa kasus tertentu ditangani sangat cepat, sementara kasus lain berjalan lambat atau bahkan mengendap tanpa kejelasan. 

"Situasi semacam ini bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan indikasi bahwa standar dan prosedur belum sepenuhnya transparan dan konsisten," kata Azis.

"Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat, bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar dipercaya karena mampu menindaklanjuti laporan secara objektif dan adil," sambungnya.

Selain itu, reformasi juga harus menyentuh aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk sistem promosi, mutasi, dan penilaian kinerja. 

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, pembentukan Tim Reformasi Polri merupakan ujian awal komitmen membangun negara yang kuat sekaligus berkeadilan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

"Negara yang kuat bukanlah negara yang kebal dari kritik, melainkan negara yang memiliki keberanian untuk menata ulang institusinya ketika kepercayaan publik tergerus. Reformasi kepolisian yang berhasil akan memberikan efek berantai, meningkatnya kepastian hukum, membaiknya iklim usaha, serta menguatnya kualitas demokrasi," pungkasnya.