Menkeu Buka Suara soal Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: Tunggu Proposal

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima laporan maupun proposal terkait rencana pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, yang disebut akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengaku baru mengetahui kabar pendanaan tersebut dari pemberitaan media. 

Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada laporan resmi maupun pengajuan proposal dari pihak terkait.

"Pondok pesantren juga saya belum terima (laporannya). Saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN," ujarnya saat media briefing di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menteri Keuangan itu juga menambahkan, belum mengetahui siapa pihak yang mengusulkan pendanaan pembangunan kembali gedung pesantren tersebut.

"Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya, saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya," tukasnya.

Usulan Awal dari Menteri PUPR Dody Hanggodo

Sebelumnya, rencana pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN pertama kali diusulkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo.

Ia menyebut proyek tersebut cukup didanai dari anggaran negara.

"Insya Allah cuma dari APBN ya," kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Meski demikian, Dody memastikan pemerintah tetap membuka kesempatan bagi pihak swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan kembali ponpes tersebut. 

Namun, ia menegaskan bahwa belum ada alokasi anggaran yang disiapkan.

"Belum masih jauh itu," kata Dody singkat usai menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Pembangunan Masih Dalam Tahap Koordinasi

Dody menuturkan, saat ini bangunan Ponpes Al Khoziny masih dalam pengawasan pihak kepolisian sehingga belum bisa dihitung kebutuhan anggarannya.

"Sementara belum ya, masih urusan polisi ya, masih ada police line (garis polisi)," ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi terus dilakukan antara Kementerian PUPR, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, Kementerian PUPR memang memiliki alokasi anggaran untuk revitalisasi lembaga pendidikan, yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi Ponpes Al Khoziny.

Kementerian PUPR Audit 80 Ponpes Tua di Indonesia

Dilansir Antara, sebagai langkah antisipasi pascaambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Kementerian PUPR juga mulai melakukan audit konstruksi terhadap 80 pondok pesantren tua yang memiliki jumlah santri lebih dari 1.000 orang atau bangunan empat lantai di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menjelaskan, audit dilakukan secara bertahap mengingat jumlah pesantren di Indonesia mencapai lebih dari 42 ribu.

"Sampai Desember ini ada 80 pondok pesantren yang akan diaudit. Kami melakukan review dokumen perencanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan," kata Dewi saat meninjau Ponpes Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Pesantren yang akan diaudit tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Kami mendampingi proses persetujuan pembangunan gedung. Kalau nanti ditemukan kekurangan, akan diputuskan apakah perlu dilakukan intervensi fisik atau tidak," ujarnya.

Sumber: .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.