Soal Kereta Cepat, Percepatan Pembangunan Sebaiknya Dialihkan ke Luar Pulau Jawa

 Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. 

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi seharusnya tidak terpusat di Pulau Jawa. 

Ia mengingatkan pemerintah agar percepatan pembangunan seharusnya dialihkan dan difokuskan ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. 

“Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi,” ujar Djoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (8/11/2025).

Pulau Jawa Butuh Infrastruktur Lain

Djoko juga menegaskan bahwa kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan.

Hal tersebut dikatakan Djoko merespons wacana pemerintah memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta-Bandung hingga Surabaya bahkan Banyuwangi.

Menurut Djoko, hal yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di Pulau Jawa adalah fondasi transportasi yang kuat dan merata. 

Fondasi tersebut artinya diperlukan transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.

Djoko menambahkan, infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di wilayah lain.

Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam konektivitas. 

Pembangunan jalan tol menjadi salah satu fokus utama. Terhubungnya jalan tol dari Merak, Surabaya, hingga Probolinggo memberikan tingkat mobilitas yang cukup tinggi di Pulau Jawa, baik pergerakan orang maupun barang.

Infrastruktur tersebut membuat waktu tempuh terpangkas hingga 50 persen dibanding menggunakan jalan nasional.

“Kota-kota di Jawa sudah terhubungkan jaringan jalan, bahkan sudah ada bentangan jalan tol dari Merak hingga Probolinggo. Berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum per Agustus 2025, total panjang jalan tol yang ada di Pulau Jawa adalah 1.838,06 km (59,4 persen) dari total panjang jalan tol di Indonesia 3.092,79 km,” jelas Djoko.

“Adapun jalan tol itu terdiri dari Tol Trans-Jawa sekitar 1.065,49 km, Ruas Tol Jabodetabek dan JORR sekitar 379,84 km dan Ruas Tol Non-Trans Jawa sekitar 392,73 km,” tambahnya.

Meski begitu, Djoko menyoroti kesiapan sejumlah kota dalam menyediakan transportasi umum yang andal.

Menurutnya, dari 30 kota di Pulau Jawa, termasuk Jakarta, baru sembilan kota atau 30 persen yang mempunyai transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. 

Sementara itu, dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru empat kabupaten atau sekitar 4,7 persen yang dilengkapi transportasi umum modern.

Wilayah tersebut mencakup Kabupaten Banyumas, Bekasi, Tuban dan Bangkalan.

“Transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun. Transportasi perintis pedesaan diadakan di Pulau Jawa,” imbuh Djoko.

Angkutan Desa Ditinggalkan

Djoko juga menyoroti eksistensi angkutan desa yang kian lama semakin tenggelam.

Ia menyebutkan bahwa jumlah desa di Pulau Jawa sekitar 24.772 desa, berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah provinsi.

Jawa Tengah memiliki 8.563 desa, Jawa Timur 8.576 desa, Jawa Barat 5.957 desa, Daerah Istimewa Yogyakarta 438 desa, dan Banten 1.238 desa.

Meski begitu, angkutan desa yang beroperasi kurang dari lima persen dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari sepuluh tahun.

Ada beberapa faktor yang membuat banyak angkutan desa semakin berkurang jumlahnya.

Pertama, masyarakat dapat memperoleh sepeda motor secara mudah dan murah.

Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat desa lebih banyak menggunakan sepeda motor atau mobil. Dengan begitu, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada angkutan umum.

Faktor lain yang menyebabkan jumlah angkutan desa menyusut adalah persaingan dengan moda transportasi daring (online), meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, dan pandemi Covid-19.

Menurut Djoko, banyak angkutan pedesaan yang tidak beroperasi dan banyak yang tidak kembali mengurus perizinan akibat pandemi.

Faktor lain yang membuat jumlah angkutan desa menurun adalah biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan sehingga para pemilik kendaraan dan sopir memilih untuk tidak lagi melanjutkan usahanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.