BGN Cari 60 Ribu Chef Bersertifikat untuk Dapur MBG, DPR: SDM-nya Susah

 Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru dengan  mewajibkan setiap koki atau chef di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat bakal sulit diterapkan.  "Sekian banyak, sekian puluh ratus, sekian puluh ribu SPPG, kita kesulitan juga nantinya akan mencari chef," kata Irma Chaniago di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, 29 September 2025.   Irma menekankan yang paling penting adalah SDM yang bekerja di SPPG adalah orang-orang yang paham tentang usaha katering, atau koki yang pernah bekerja di katering.

"Tapi katering besar loh ya, bukan katering kecil, karena itu akan berbahaya juga. Saya kira itu kemudian disertifikatkan, kemudian itu dilegalkan. Dan dia punya pengalaman kerja, itu juga akan dilihat. Kalau untuk chef saya kira agak sulit," ujarnya

Menurutnya rekrutmen puluhan ribu orang chef untuk bekerja di SPPG ini bukan tidak mungkin, namun harus realistis dengan keterbatasan SDM di bidang tersebut sehingga sulit untuk diterapkan secara penuh.  

"Maka jalan keluarnya adalah kawan-kawan atau SDM yang pernah bekerja di katering besar dan jadi koki di sana, itu bisa disertifikasi," ungkapnya

Butuh 60 Ribu Chef Bersertifikat

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan BGN akan menerapkan SOP baru yang mewajibkan setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat dari lembaga resmi untuk mengurangi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menimpa ribuan siswa.

"Sudah diumumkan kemarin sore, semua koki yang di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, ada kebijakan baru, yakni yayasan harus menyediakan koki pendamping," kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang di Cibubur, Jawa Barat, Kamis.

Nanik menegaskan hal tersebut dilakukan agar pengawasan bukan hanya dari pihak BGN, melainkan melibatkan yayasan mitra agar turut bertanggung jawab jika terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan atau kejadian luar biasa (KLB).

"Karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahan bangunannya, dia harus ikut bertanggung jawab dengan menyediakan koki, mengapa? Supaya ini kontrolnya bukan hanya dari BGN, melainkan ada kontrol juga dari pihak mitra," paparnya.

Ia mengatakan selama ini SPPG banyak melanggar SOP terkait teknik memasak, sehingga apabila ada kebijakan koki wajib bersertifikat, ia sudah tentu akan turut mengontrol agar bahan makanan dimasak sesuai SOP yang ditetapkan BGN.

Terkait hal ini, BGN akan membuka rekrutmen puluhan ribu chef bersertifikat untuk memperkuat kualitas produk makanan yang dihasilkan dari dapur Program MBG di seluruh Indonesia.

"Ini peluang kerja, ada 30 ribu dapur yang membutuhkan chef. Kalau masing-masing dapur ada dua chef, maka ada 60 ribu chef yang dibutuhkan," katanya.

Keberadaan chef profesional menjadi kunci menjaga higienitas dan kualitas masakan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga teknik memasak dalam skala besar. Sebab selama ini, kata Nanik, dapur MBG mayoritas dikelola tenaga lokal dengan latar belakang katering rumahan.