Harga Pangan Bisa Ganggu Dompet Warga RI, BI Siapkan Jurus Baru Jaga Inflasi
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) di Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026. Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sebelumnya telah dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global.
Peluncuran GPIPS dilakukan di Gudang Bulog Sidoarjo dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Bulog, OJK, hingga pelaku perbankan.
Jawa Timur sendiri dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional karena dinilai memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan sekaligus pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S Budiman.
Ia mengatakan, program GPIPS hadir sebagai bentuk penguatan strategi pengendalian inflasi pangan yang selama ini sudah berjalan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.
Deputi Gubernur BI Aida S Budiman
“Karena itu, pada pagi hari ini, kita ubah dari GNPIP menjadi GPIPS, Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera,” ujar Aida dalam sambutannya, Rabu.
Menurutnya, penguatan dilakukan terutama pada aspek ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.
Aida menegaskan, inflasi pangan memiliki dampak besar terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, porsi pengeluaran pangan masyarakat bawah bisa mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
“Kalau secara inflasi, yang namanya pangan bergejolak, itu bobotnya enggak jauh-jauh dari 20 persen. Tapi bagi masyarakat yang penghasilannya rendah, ini bobot dari penghasilannya bisa 60-80 persen. Jadi itu harus kita jaga harga-harganya,” ujarnya.
Dalam implementasinya, GPIPS tetap menggunakan strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun kali ini pemerintah dan BI menambahkan penguatan pada rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.
Program tersebut juga akan dijalankan melalui tujuh program unggulan yang diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah. Fokusnya mulai dari peningkatan produktivitas, pengolahan pascapanen, hilirisasi produk, hingga efisiensi distribusi pangan nasional.
Aida menyebut, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Provinsi ini tercatat menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.
“Dan kemudian yang namanya distribusi itu ada 80 persen di 19 provinsi di kawasan timur itu tanggung jawabnya Jawa Timur,” paparnya.
Di sisi lain, Aida mengingatkan tantangan pengendalian inflasi pangan ke depan masih cukup berat. Mulai dari dampak perubahan iklim, sifat komoditas pangan yang musiman, hingga potensi gangguan produksi global akibat cuaca ekstrem.
Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
“Melalui GPIPS, penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerahnya kita pastikan,” kata Aida.
Peluncuran GPIPS diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dan BI dalam menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Selain itu juga emperkuat distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara berkelanjutan.
