Perubahan Iklim Bisa Ganggu Harga Pangan, BI Perkuat Sinergi Nasional
Upaya menjaga stabilitas harga pangan kembali menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Di tengah tantangan global yang masih membayangi, mulai dari perubahan iklim hingga gangguan distribusi, penguatan ketahanan pangan dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga lembaga keuangan terus diperkuat agar gejolak harga pangan bisa ditekan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bank Indonesia saat meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Jawa Timur.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan, program baru ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan. Ia menjelaskan, perubahan skema dilakukan karena tantangan pengendalian inflasi pangan ke depan semakin kompleks.
Menurut dia, faktor pasokan dan distribusi kini menjadi perhatian utama agar gejolak harga tidak kembali melonjak seperti saat terjadi El Nino berkepanjangan beberapa waktu lalu.
“Tantangannya enggak main-main juga karena kita ingin menuju kepada ketahanan pangan. Jadi, berbagai macam seperti perubahan iklim, bagaimana sifat dari komoditas yang musiman, ini mesti kita lakukan perbaikannya terus ke depan,” ujar Aida di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026.
Deputi Gubernur BI Aida S Budiman
Ia menambahkan, penguatan program dilakukan agar pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga memastikan masyarakat dan petani mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Karena itu, GPIPS akan memperkuat sektor ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan di berbagai daerah.
“Karena pasokan ini penting untuk memastikan nanti yang namanya kesenjangan antarwaktu dan antardaerah. Ini yang kita lihat penting dilakukan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, GPIPS tetap mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun kali ini, fokus utama diperkuat pada aspek pasokan dan distribusi agar ketahanan pangan nasional semakin solid.
Menurut Aida, komoditas pangan memiliki dampak besar terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ia menyebut bobot pangan bergejolak terhadap inflasi nasional memang sekitar 20 persen, namun bagi masyarakat kecil pengeluaran pangan bisa mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
Karena itu, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan tujuh program unggulan dalam GPIPS. Program tersebut mencakup penguatan bisnis model pertanian dari hulu hingga hilir, peningkatan produktivitas, inovasi pengolahan pascapanen, hingga hilirisasi produk pangan.
“Dengan hal itu semua, maka end state yang kita bilang ketahanan pangan tidak saja terjaga, volatile food-nya tidak lebih-lebih dari 5 persen, tapi juga pasokannya oke dan efisiensi distribusi itu juga terjaga dengan baik,” jelasnya.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional. Aida menyebut provinsi tersebut menjadi produsen utama sejumlah komoditas penting seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu. Selain itu, distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga banyak ditopang dari Jawa Timur.
Tak hanya itu, kapasitas cadangan pangan di wilayah tersebut juga sangat besar. Aida mengungkapkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
“Bahkan cadangan beras pemerintah ini tertinggi sepanjang sejarah. Di bulan Mei ini 5,28 juta ton,” ujarnya.
Melalui GPIPS, BI berharap sinergi pengendalian inflasi pangan semakin kuat sehingga stabilitas harga tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global. Program ini juga diharapkan mampu mendukung target ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani di berbagai daerah.
