Heboh! Diduga Terlibat Mafia BBM Subsidi, 7 Polisi di Sorong Diperiksa
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda PBD, Komisaris Polisi Jenny Hengkelare mengatakan tujuh anggota tersebut masing-masing berinisial W, AS, H, E, S, JT, dan Y bertugas di Polres Sorong serta Polda PBD.
Dia mengatakan, pengungkapan kasus ini setelah ada pengakuan dari salah satu kuasa hukum yang menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam penyalahgunaan BBM subsidi.
“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya di wilayah Kota Sorong,” tutur dia, dikutip Kamis, 23 April 2026.
Pimpinan Polda PBD, katanya, tidak akan menolerir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum internal.
“Kapolda Papua Barat Daya sudah menegaskan bahwa Polri selalu berusaha melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat dalam pelanggaran hukum,” kata Jenny.
Saat ini proses pendalaman dan penyelidikan kasus itu tengah ditangani oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda PBD.
"Kita memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jika terbukti bersalah, para oknum akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Selain itu, Jenny meminta masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Jenny menambahkan, tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi saat ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan secara ilegal.
Kondisi tersebut juga, kata dia, dipengaruhi dinamika global, termasuk kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
"Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi kini semakin diperketat guna memastikan penyalurannya tepat sasaran," ujar Jenny. (Ant)
