Dave Yakin RI Mampu Jaga Stabilitas Pembangunan Nasional dalam Ketidakpastian Global
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono menyoroti ketidakpastian global cenderung meningkat dan memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara.
Menurut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III tahun 2025 tetap terjaga,
"Namun demikian, berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," kata Dave dalam keterangannya, dikutip Kamis 26 Februari 2026.
Hal tersebut disampaikan Dave dalam sambutannya di acara Seminar Nasional 2026 bertema "Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global" yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kooektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarra Selatan.
Acara tersebut menghadirkan beberapa panelis top seperti Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti, Duta Besar Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 dan dimoderatori Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik, Dewan Pertahanan Nasional, Ian Montratama.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kata Dave KSSK, menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga guna memastikan SSK terjaga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global," ujarnya.
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini melihat kondisi saat menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tekanan ganda, menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di arena internasional.
Dalam konteks ini, konsep geopolitik Bung Karno relevan sebagai kerangka strategis karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.
"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan. Pemerintah juga melakukan transformasi dibeberapa sektor dan perundang-undangan untuk membuat iklim investasi yang nyaman tentu ujungnya terciptanya lapangan pekerjaan,"ungkapnya.
Di sisi lain, ia menilai stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri. Maka risiko global juga semakin bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial dan teknologi.
Dalam perspektif geopolitik, lanjut dia, situasi ini menuntut koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama dan aliansi strategis dengan tetap menghormati kemerdekaan serta kedaulatan bangsa lain, sekaligus berpegang pada prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan non-invasif.
"Ketidakpastian juga memiliki dampak ekonomi yang terukur. Penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) menunjukkan bahwa kenaikan ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun," katanya.
Dave menegaskan tekanan eksternal berinteraksi langsung dengan tantangan domestik, khususnya ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan.
Laporan Indonesia Economic Prospects (June 2025) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi menguat bila reformasi berjalan cepat, namun risiko global dan domestik sama-sama tinggi sehingga membutuhkan manajemen makro yang prudent dan komunikasi kebijakan yang efektif.
"Dalam konteks investasi, pelaku usaha menilai keberhasilan bukan hanya pada desain regulasi, tetapi terutama pada eksekusi dan kepastian implementasi," katanya.
Kemudian, ia menambahkan konsistensi kebijakan domestik tidak dapat dipisahkan dari sikap Indonesia di level global, termasuk terhadap merosotnya penghormatan pada norma tatanan internasional berbasis aturan.
Politik luar negeri bebas dan aktif menjadi prinsip strategis untuk menolak kolonialisme dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta membangun persahabatan
internasional berdasarkan nilai Pancasila.
"Dalam ranah multilateralisme, gagasan ini juga tampak melalui dorongan reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk kritik pada dominasi negara besar dan usulan agar PBB memperkuat prinsip persamaan kedudukan
antarnegara," kata Dave.
"Dalam konteks ini, tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya ketidakpastian dinamika global, melainkan pada kemampuan kebijakan Indonesia dalam meresponsnya secara koheren dan konsisten," sambungnya.
