Bangun Ekosistem Pasar Karbon RI, OJK Perkuat Instrumen Ekonominya
Penjabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menegaskan, guna membangun ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel, maka diperlukan upaya penguatan kerangka nilai ekonomi karbon nasional.
Dalam acara 'The 2nd Indonesia Climate Banking Forum' (ICBF), Kiki menilai bahwa hal itu merupakan salah satu elemen penting, dalam upaya membangun ekosistem pasar karbon domestik nasional sesuai tujuan tersebut.
"Dengan menegaskan kembali berbagai instrumen ekonomi karbon, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel," kata Kiki di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Pjs Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi
Dia berharap kerangka itu bisa memberikan sinyal harga karbon yang jelas bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat integritas kebijakan iklim nasional. Hal ini juga sejalan dengan visi Indonesia dalam mencapai emisi nol karbon (net zero emission) pada 2060.
Tak ketinggalan, OJK juga mengapresiasi komitmen industri perbankan dalam memperkuat praktik keuangan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan instrumen pembiayaan hijau dan penerapan manajemen risiko iklim.
Kiki menekankan, pihak otoritas juga terus membangun ekosistem kebijakan yang lebih sehat, antara lain melalui penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario bagi sektor perbankan.
"Demi mengembangkan ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Kiki.
Dia menambahkan, TKBI menyediakan klasifikasi yang jelas bagi kegiatan hijau dan transisi. Sementara bursa karbon mendukung mekanisme penemuan harga yang transparan, serta penyediaan instrumen berbasis pasar dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Kiki meyakini, keseluruhan instrumen itubakan menjadi fondasi kebijakan yang terintegrasi, untuk mendukung agenda transisi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
