Uang Warga RI Hilang Rp7 Triliun Akibat Scam Finansial, OJK Tekankan Pentingnya Literasi dan Edukasi

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penipuan (scam) finansial di tanah air sangat mengkhawatirkan. Total akumulasi kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal hingga penipuan berkedok layanan keuangan mencapai Rp 7 triliun. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, memaparkan jumlah laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sebanyak 299.237 pengaduan sepanjang periode 22 November 2024 hingga 16 Oktober 2025. Dengan total dana yang diblokir mencapai Rp 376,8 miliar. 

"Kami tahun lalu alhamdulillah telah mendirikan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang hingga saat ini belum setahun laporan yang sudah masuk lebih dari 270 ribu laporan dan angka kerugian itu Rp 7 triliun. Itu angka yang sangat besar dan kita (OJK) sangat prihatin," ujar perempuan yang disapa Kiki dalam sesi diskusi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan di Purwokerto pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Kiki menyampaikan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak melaporkan penipuan finansial sebanyak 61.857 aduan. Data penerimaan aduan dalam sembilan bulan tahun 2025, laporan pinjol ilegal mencapai 3.051 kasus sementara investasi ilegal sebanyak 631 kasus.

Modus penipuan keuangan sangat bervariasi, mulai dari transaksi belanja daring, penipuan penawaran kerja, phishing, hingga love scamming. Kiki pun mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan melakukan pengecekan berulang. 

"Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk semakin berhati-hati. Pokoknya kalau ada kita mau transfer ke luar pikir dua kali, tiga kali, (hingga) sepuluh kali, bener nggak ini. Hati-hati, cek dan re-cek," pinta Kiki. 

Kecanggihan kecerdasan buatan (AI) yang memiliki kemampuan meniru suara dan wajah orang lain menjadi peluang para scammer melancarkan aksinya. Pelaku kejahatan ini akan mengaku sebagai salah pejabat maupun mengatasnamakan instansi, seperti Pegadaian, Bea Cukai, hingga Pajak. 

"Ini adalah satu fenomena yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia bahkan ketika para regulator itu berkumpul untuk berdiskusi ya berbagai forum internasional, scam ini menjadi satu bahasan yang sangat hot dan regulator ini saling sharing apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dan bahkan meretas scam-scam ini," jelas Kiki. 

Kehadiran IASC, menurut Kiki, mempertemukan OJK dengan lembaga asosiasi industri keuangan, penyedia jasa sistem pembayaran, e-commerce dan telekomunikasi. Inisiatif Satgas PASTI, menjadi 'wadah' OJK dan pihak terkait dalam menangani penipuan di sektor keuangan dengan cepat. 

"Bisa memblokir uang-uang yang tadinya sudah terlanjur terkirim kepada para scammer-scammer tersebut," kata Kiki. 

Di samping berbagai upaya yang dilakukan OJK dan para pelaku sektor keuangan, Kiki menegaskan bawah perlindungan yang pertama dan utama adalah literasi dan edukasi itu sendiri. Hal tersebut mendorong OJK menyerukan konsep perlindungan konsumen dan masyarakat berupa literasi dan edukasi di berbagai wilayah di Indonesia sebagai mandat dari undang-undang serta PUJK. 

"Ini (literasi dan edukasi) terus kita upayakan, bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha jasa keuangan," lanjut Kiki. 

Dalam upaya mendukung literasi dan edukasi guna mencegah scam, Kepala OJK Purwokerto, Haramain Billady, melakukan berbagai program-program yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya. OJK Purwakarta membentuk duta literasi keuangan Sobat Literasi dan Inklusi Jasa Keuangan (Sobat Lik Jaka) yang beranggotakan 115 mahasiswa dari berbagai universitas di Kabupaten Banyumas, dan 10 orang dari segmen prioritas. 

Total peserta yang teredukasi mencapai 2.466 orang dari 56 kegiatan yang telah terselenggara sejak bulan September 2025 hingga 16 Oktober 2025. OJK Purwokerto juga melakukan roadshow ke sekolah hingga pondok pesantren. 

Perayaan puncak Bulan Inklusi Keuangan di Purwokerto menyelenggarakan Financial Expo (Fin Expo) yang berlokasi di Rita Mall pada 18-19 Oktober 2025. Acara yang mengusung tema Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju merupakan kolaborasi dengan bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di wilayah Kantor OJK Purwokerto. 

Haramain menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari ini terdiri dari berbagai macam kegiatan. Mulai dari tiga sesi talkshow, menghadirkan 11 lembaga jasa keuangan maupun asosiasi (pembiayaan, perbankan, dan asuransi), berbagai UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan binaan dari lembaga jasa keuangan untuk memperkenalkan produk-produk dari Banyumas, Purbalingga, Cilacap ke masyarakat luas.

“Harapannya dengan yang diselenggarakan seperti ini, masyarakat semakin paham, mampu mengelola keuangan yang baik, dan juga bisa terhindar dari praktik-praktik keuangan mungkin atau penipuan-penipuan keuangan yang memang merasakan ini,” tutup Haramain.