Tegas! KPK Klaim Kantongi Bukti Aliran Uang Kuota Haji ke Ketua PBNU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengantongi bukti terkait aliran uang kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji ke Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU, Aizzudin Abdurrahman (AIZ).
Hal itu ditegaskan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Aizzudin yang membantah menerima aliran uang dari kasus korupsi tersebut.
“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 14 Januari 2026.
Maka dari itu, Budi menyebut KPK memanggil dan memeriksa Aizzudin sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji pada 13 Januari 2026.
“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan,” tutur dia.
Budi menjelaskan, KPK ke depannya akan mengonfirmasi dugaan aliran uang tersebut kepada saksi-saksi lainnya, atau dari dokumen maupun barang bukti elektronik.
Sebelumnya diberitakan, Aizzudin sempat membantah menerima uang terkait kasus kuota haji setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK.
“Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ujarnya.
Untuk kasus tersebut, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.
Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).
Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
![[POPULER NUSARAYA] Aliran Uang Palak Bupati Cilacap | Jadwal Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H](https://s.alongwalker.co/thumb/id/aHR0cHM6Ly9hc3NldC5rb21wYXMuY29t-L2Nyb3BzL0FXa0RZbnkyeENfM1lXUnE3-Zjg0RDg1NVBZaz0vMHgxNDo5NzB4NjYx-LzEyMDB4ODAwL2RhdGEvcGhvdG8vMjAy-Ni8wMy8xNy82OWI4ODAyMDUxM2VkLnBu-Zw/2794cad6f81128c6e14852a46cf5ace4.jpg)
