CSIS Ungkap Penyebab Tidak Sinkronnya Kebijakan Moneter dan Fiskal RI, Ini Biang Keroknya

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menjelaskan, di sisi internal sempat terjadi permasalahan dari sisi kebijakan fiskal dan moneter, yang membuat arah kebijakan perekonomian nasional tidak sinkron.

Dia mengatakan, meskipun pemerintah berkali-kali memberikan stimulus misalnya melalui diskon tiket pesawat maupun gelontoran Rp 276 triliun ke perbankan untuk menggerakkan roda ekonomi, namun ternyata dampaknya sampai saat ini masih sangat terbatas.

"Dan yang parahnya adalah kita mengalami shortfall penerimaan pajak, dan di saat yang bersamaan kita juga mengalami peningkatan pengeluaran. Jadi yang terjadi adalah defisit fiskal kita makin membesar dan yang dikhawatirkan bahwa itu bisa melewati batas yang diperbolehkan UU yaitu maksimal 3 persen," kata Deni dalam Media Briefing 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik' secara virtual, Rabu, 7 Januari 2026.

Dia juga menyoroti soal tidak terealisasinya penerimaan pajak (shortfall) hingga akhir 2025, yang rata-rata hanya mencapai Rp 214 triliun dari yang seharusnya sekitar Rp 340 triliun. Sehingga, kekhawatiran bahwa defisit fiskal bisa melebihi angka 3 persen atau melebihi yang disampaikan pemerintah sebesar 2,78 persen per Juli 2025 lalu, menurutnya sangat beralasan.

"Tapi itu artinya adalah utang kita akan meningkat, karena saat bersamaan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bahwa akan ada utang yang jatuh tempo itu sangat besar, sekitar Rp 700-Rp 800 triliun dan itu harus di roll over. Tapi saat yang bersamaan, kondisi eksternalnya tidak baik karena tidak hanya kita tapi negara-negara lain juga sedang cari dana untuk membiayai defisit mereka," ujarnya.

Selain itu, Deni juga mengaku melihat bahwa bond yield atau biaya bunga utang Indonesia sangat besar dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal itu karena premi risiko yang juga sangat besar akibat pengelolaan fiskal dan makroekonomi yang tidak baik, selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum.

Di sisi lain, Dia juga menyoroti sisi moneter yang seperti terperangkap oleh kebijakan fiskal. Bahwa ada ekspansi fiskal yang besar dan defisit yang besar, dimana defisit itu kebanyakan untuk konsumsi, itu harus dibiayai oleh SBN. Di saat yang bersamaan, ketika SBN dijual, BI harus menjaga harga SBN ini sehingga BI pun melakukan intervensi yang artinya money supply harusnya meningkat.

"Tapi karena BI harus menjaga stabilitas makroekonomi, mau enggak mau dia harus melakukan sterilisasi dan menjual SRBI yang pada akhirnya kita enggak kemana-mana. Karena di satu sisi fiskalnya mau ekspansi, tapi moneternya harus menjaga itu, harus konstruktif," kata Deni.

Karenanya, Deni menilai bahwa alasan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan bahwa BI tidak mendukung pihaknya, tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab menurutnya, BI hanya melakukan tugasnya untuk menjaga stabilitas moneter. Sehingga, yang harus dilakukan pemerintah menurut Deni tak lain adalah membenahi aspek pengelolaan fiskalnya.

"Karena hari ini moneter itu adalah menjaga stabilitas akibat fiskalnya "reckless", itu yang ingin saya sampaikan," kata Deni.

Gedung Bank Indonesia

Terlebih, lanjut Deni, hari ini BI menjadi pembeli SBN namun di sisi lain BI juga telah kehilangan pengaruh dari kebijakan moneternya sendiri. Hal itu dapat dilihat dari penurunan suku bunga yang telah berulang kali dilakukan BI, namun nyatanya tidak berdampak terhadap ekspansi kredit.

"Dan kita lihat bahwa makin hari SBN itu yang beli ya BI, dan BI kehilangan pengaruh dari kebijakan moneternya. Karena ketika dia menurunkan suku bunga, tidak ada dampaknya ke ekspansi kredit," kata Deni.

"Karena ekspansi kredit walaupun suku bunga sudah diturunin, GWM turunin, ada banyak stimulus dari sisi fiskal dan moneter, tapi kredit tidak naik dengan signifikan. Hanya sekitar 7-8 persen dan pertumbuhan ekonomi juga enggak berpengaruh banyak," ujarnya.