Nigeria Jadi Pusat Kejahatan Siber WN Tiongkok yang Merebak di Afrika

 Nigeria kini menjadi pusat operasi kejahatan siber berskala besar yang melibatkan jaringan asing, terutama kelompok yang terkait dengan warga negara Tiongkok.

Pada akhir 2024 hingga awal 2025, penggerebekan terkoordinasi di Lagos dan Abuja membongkar fasilitas penipuan digital yang dirancang menyerupai kantor korporasi lengkap dengan deretan komputer, ribuan kartu SIM, hingga unit pelatihan terstruktur yang digunakan untuk melatih rekrutan Nigeria dalam phishing, penipuan online, dan penipuan mata uang kripto

Hampir 1.000 orang ditangkap, termasuk 177 warga negara Tiongkok, dalam operasi yang digambarkan sebagai salah satu tindakan keras kejahatan siber paling kompleks dalam sejarah Nigeria.

Temuan itu menandai bahwa kejahatan siber di Afrika telah berkembang jauh melampaui pelaku lokal. Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) memastikan akan terus membongkar jaringan yang berkolaborasi dengan kaki tangan lokal tersebut, di tengah kekhawatiran bahwa benua Afrika kini menjadi target baru sindikat kriminal transnasional yang bermigrasi dari Asia Tenggara.

Fenomena serupa juga terlihat di berbagai negara Afrika lainnya. Pada 2024, Zambia mengungkap sindikat penipuan besar yang melibatkan 77 tersangka, termasuk 22 warga negara Tiongkok, dengan beberapa pelaku dijatuhi hukuman hingga 11 tahun penjara.

Angola turut melakukan penangkapan massal terkait perjudian daring dan penipuan digital. Namibia sebelumnya memb dismantel skema besar “pig-butchering” berbasis kripto yang melibatkan 14 tersangka, sembilan di antaranya WN Tiongkok.

Laporan PBB dan Interpol pada 2025 menunjukkan gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Sindikat yang beroperasi dari Tiongkok dan Asia Tenggara disebut menggelapkan puluhan miliar dolar per tahun melalui investasi palsu, penipuan asmara (love scamming), dan skema kripto.

Kerugian di Tiongkok dan Asia Tenggara saja mencapai 37 miliar dolar pada tahun 2023 , sementara kerugian global jauh lebih tinggi. Seiring dengan meningkatnya penegakan hukum di Kamboja, Laos, dan Myanmar, banyak sindikat mengalihkan operasi mereka ke Afrika—migrasi yang digambarkan UNODC menyebar "seperti kanker".

Sementara itu, laporan Penilaian Ancaman Siber Afrika Interpol 2025 memperingatkan bahwa kelompok-kelompok ini semakin menggunakan teknologi canggih seperti deepfake berbasis AI, malware, hingga sistem perbankan bawah tanah terenkripsi.

Alat-alat ini telah mengubah kelompok kriminal menjadi aktor ancaman siber canggih yang mampu mengancam stabilitas digital negara-negara Afrika.

Situasi ini diperparah oleh dimensi geopolitik. Meski Tiongkok secara terbuka menolak kejahatan siber, penegakan hukumnya dinilai tidak merata. Sejumlah analis menilai penindakan di dalam negeri kadang hanya memukul operator kecil, sementara jaringan lebih besar justru membangun kembali operasinya di luar negeri.

Di sisi lain, beberapa pemerintah Afrika menghadapi dilema diplomatik ketika menindak warga negara Tiongkok. Afrika banyak yang sangat berutang kepada Beijing dan bergantung pada pembiayaan infrastruktur Tiongkok. Dinamika ini menciptakan ketidakseimbangan struktural di mana sindikat kriminal memanfaatkan ruang antara sensitivitas politik dan rezim regulasi yang lemah.

Tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan adanya sponsor langsung negara terhadap jaringan-jaringan ini. Namun, persistensi sistem perbankan bawah tanah, jalur keuangan yang tidak transparan, dan lemahnya pengawasan transaksi digital lintas batas memungkinkan kejahatan siber terorganisir berkembang pesat.

Kondisi ini memberi kelompok kriminal kemampuan untuk merelokasi, membangun kembali, dan memperluas operasi dengan kecepatan yang luar biasa.

Lembaga penegak hukum Afrika, meskipun semakin aktif, masih kekurangan sumber daya. Nigeria terus membongkar kompleks dan pusat pelatihan yang terkait dengan sindikat asing, sementara penuntutan di Zambia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat diwujudkan dengan kemauan politik. Namun, kemampuan adaptasi jaringan ini—beralih ke negara-negara dengan penegakan hukum yang lebih lemah atau mengeksploitasi wilayah dengan tingkat pengangguran pemuda yang tinggi—membuat mereka beberapa langkah lebih maju daripada otoritas nasional.

Konsekuensinya jauh melampaui kerugian finansial langsung. Kejahatan siber mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga, menghalangi investasi asing, dan menguras miliaran dolar dari ekonomi yang rapuh. Kejahatan siber juga memicu pasar gelap lainnya, termasuk perdagangan manusia dan kerja paksa di berbagai tempat penipuan di seluruh benua.

Kejahatan siber juga berisiko menjadikan Afrika sebagai tempat uji coba operasi siber mutakhir yang pada akhirnya dapat diterapkan dalam skala global.

Sementara itu, para analis mengamati bahwa penyebaran sindikat siber yang terkait dengan Tiongkok ke Afrika mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih luas. Kelompok-kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi, sensitivitas diplomatik, dan penegakan hukum yang tidak merata, sehingga mendapatkan ruang untuk beroperasi sementara negara-negara Afrika kesulitan mengoordinasikan respons regional.

Benua ini mendapati dirinya berada dalam ketegangan yang tidak nyaman: ketergantungan pada kemitraan ekonomi Tiongkok di satu sisi, dan kebutuhan untuk menghadapi jaringan kriminal yang melibatkan warga negara Tiongkok di sisi lain.

Pada akhirnya, perluasan jaringan ini bukan hanya merupakan tantangan kriminal, tetapi juga tantangan strategis. Untuk melindungi masa depan digital mereka, negara-negara Afrika harus memperkuat hukum siber, menegakkan perlindungan digital, berinvestasi dalam pertukaran intelijen lintas batas, dan memperkuat kemampuan penegakan hukum. Yang terpenting, mereka juga harus menjaga kedaulatan mereka dengan melawan tekanan eksternal yang melemahkan investigasi dan penuntutan.

Tanpa tindakan terkoordinasi—baik di dalam Afrika maupun dengan mitra internasional—benua ini berisiko menjadi basis operasi jangka panjang bagi sindikat siber yang sangat canggih. Afrika tidak dapat menghadapi ancaman ini sendirian. Transparansi, kewaspadaan, dan kolaborasi global akan sangat penting untuk membongkar jaringan-jaringan ini dan mencegah benua ini menjadi garda terdepan berikutnya dalam eksploitasi digital transnasional.