Warga Tolak Stiker Penerima Bansos, Begini Kata Mensos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait polemik persetujuan pemasangan stiker penerima bantuan sosial atau bansos yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Penolakan tersebut muncul karena warga merasa malu, tidak etis, dan sudah bisa menilai kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik meskipun secara data masih terdaftar sebagai penerima.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa kebijakan pemasangan stiker sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran serta memudahkan mengenali keluarga yang berhak dan tidak dapat menerima bantuan.
Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor
“Sebenarnya itu inisiatif untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima. Jadi itu hanya sebagai tanda saja,” ujar Gus Ipul usai acara Rakor di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/11).
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut membawa dampak positif. Sejumlah masyarakat justru memilih menolak menerima bansos setelah merasa kondisinya sudah lebih baik atau tidak lagi memenuhi syarat. Ia menilai fenomena ini sebagai bentuk kesadaran sosial yang perlu diapresiasi.
“Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat.Tetapi bagi yang memenuhi syarat, tetap akan kita prioritaskan untuk menerima,” ungkapnya.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa ada lebih dari 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara sukarela menolak bansos karena merasa sudah cukup. Kesadaran tersebut, kata dia, mencerminkan solidaritas dan keinginan masyarakat agar bantuan terfokus kepada pihak yang lebih membutuhkan.
Atas sikap tersebut, Mensos menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para KPM yang dengan jujur dan berani menyatakan ketidaksanggupan atau ketidaklayakan menerima bansos.
Kemensos sendiri terus meningkatkan peningkatan akurasi penerima data melalui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat.(Laporan Teguh Joko Sutrisno, tvOne, Semarang)
