Bansos 2026: Daftar Program dan Cara Cek Penerima di DTSEN Menggunakan NIK
Pemerintah menetapkan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2026 dengan fokus utama pada ketepatan sasaran penerima.
Kebijakan ini diterapkan secara nasional dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data resmi.
Melalui DTSEN, pemerintah memastikan bansos hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penyaluran bansos 2026 diprioritaskan untuk kelompok kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 5.
Kebijakan Bansos 2026 Gunakan DTSEN
Pada 2026, pemerintah memperketat kriteria penerima bantuan sosial dengan mengandalkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan data.
Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan sasaran sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
Dengan kebijakan tersebut, bantuan sosial dipastikan hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.
Kelompok yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5 menjadi prioritas utama dalam seluruh program bansos tahun 2026.
Tiga Program Bansos Prioritas 2026
Pemerintah menetapkan tiga program bantuan sosial utama yang akan disalurkan sepanjang 2026, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ketiga program ini difokuskan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH tetap menjadi program andalan pemerintah karena menyasar kelompok rentan melalui tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia dini memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Sementara itu, lansia serta penyandang disabilitas menerima bantuan Rp2,4 juta per tahun.
Untuk komponen pendidikan, bantuan PKH diberikan kepada anak sekolah dari keluarga penerima manfaat dengan rincian Rp900.000 per tahun bagi siswa SD, Rp1,5 juta per tahun untuk siswa SMP, dan Rp2 juta per tahun bagi siswa SMA.
Selain kategori umum, pemerintah juga menetapkan kategori khusus bagi korban pelanggaran HAM berat dengan nilai bantuan mencapai Rp10,8 juta per tahun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program BPNT kembali disalurkan pada 2026 sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap penerima BPNT mendapatkan saldo bantuan sebesar Rp200.000 per tahap.
Dana bantuan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Saldo tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan, dalam mekanisme terbaru, juga dapat ditarik secara tunai sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Pemerintah tetap melanjutkan Program Indonesia Pintar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini ditujukan agar peserta didik tidak putus sekolah.
Besaran bantuan PIP 2026 disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni Rp450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp750.000 per tahun untuk siswa SMP, serta hingga Rp1,8 juta per tahun bagi siswa SMA dan SMK.
Cara Cek Status Penerima Bansos Pakai KTP
Seiring pengetatan kriteria berbasis DTSEN, masyarakat diimbau melakukan pengecekan mandiri status kepesertaan bansos.
Pengecekan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui laman resmi milik Kementerian Sosial.
langkah pengecekan sebagai berikut:
- Akses laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data domisili sesuai KTP, mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan.
- Ketikkan nama lengkap sesuai e-KTP tanpa singkatan.
- Masukkan kode captcha untuk verifikasi.
- Klik tombol “Cari Data”.
Sistem akan mencocokkan data secara otomatis. Jika terdaftar, akan muncul informasi berupa nama, usia, serta jenis bantuan yang diterima dengan status “YA”. Apabila muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”, berarti data belum terdaftar sebagai penerima bansos pada tahun berjalan.
Belum Ada Tambahan Bansos Baru
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan adanya program bantuan tambahan seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial 2026 tetap difokuskan pada PKH, BPNT, dan PIP sebagai tiga program utama.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
