Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Mulai Cair Februari 2026, Cek Data Penerima dengan KTP
Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial reguler tahap pertama akan dimulai pada Februari 2026.
Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penyaluran ditujukan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan kesiapan mekanisme pencairan bansos awal tahun.
Kemensos Siapkan Penyaluran Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah bersiap menyalurkan bansos reguler tahap pertama kepada jutaan KPM. Bantuan yang disalurkan mencakup PKH dan bantuan sembako.
“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako,” kata dia usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi di Jakarta, Jumat (23/1/2026), sperti dikutip dari Antara.
Penyaluran Masih Melalui Rekening Bank dan Kantor Pos
Saat ditanya mengenai kemungkinan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Saifullah Yusuf menyebut kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk penyaluran melalui koperasi desa kami masih menunggu arahan Presiden,” ujarnya.
Selama belum ada arahan lanjutan, mekanisme penyaluran bansos periode ini tetap dilakukan melalui perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia.
Skema Pencairan Kuartalan Awal 2026
Penyaluran bantuan sosial periode awal 2026 memasuki tahap krusial pada pekan keempat Januari.
Pemerintah memastikan pencairan PKH dan BPNT tetap menggunakan skema kuartalan.
Dengan skema tersebut, dana yang diterima KPM merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan sekaligus, terhitung mulai Januari hingga Maret 2026.
Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda, tergantung komponen yang dimiliki masing-masing KPM.
Rincian Nominal Bantuan PKH
Untuk Program Keluarga Harapan, pemerintah menetapkan indeks bantuan berdasarkan komponen kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Berikut rincian nominal PKH per tahap pencairan:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
- Lansia usia di atas 70 tahun: Rp600.000 per tahap
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
- Korban pelanggaran HAM berat: alokasi khusus Rp10,8 juta
- Sementara untuk komponen pendidikan:
- Siswa SD/sederajat: Rp225.000 per tahap
- Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap
- Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap
Penyaluran PKH dilakukan empat tahap dalam setahun, sehingga total bantuan menyesuaikan kategori penerima.
Skema dan Nominal BPNT
Berbeda dengan PKH, Bantuan Pangan Non Tunai memiliki nominal tunggal. Setiap KPM BPNT menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
Dengan skema pencairan kuartalan, total dana BPNT yang diterima KPM pada tahap pertama 2026 mencapai Rp600.000.
Bantuan disalurkan melalui bank Himbara atau Kantor Pos Indonesia.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Mengingat saat ini memasuki masa pemutakhiran data, masyarakat diimbau aktif memeriksa status kepesertaan bansos.
Pemerintah menyediakan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk pengecekan data secara mandiri.
Pengecekan dilakukan dengan memilih wilayah domisili, mengisi nama lengkap sesuai e-KTP, memasukkan kode verifikasi, lalu menekan tombol pencarian.
Pemerintah menekankan pengecekan berkala agar hak bansos kuartal pertama 2026 dapat diterima tanpa kendala.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
