DPRD DKI Angkat Bicara, Penanganan Kasus Pelecehan Karyawan Transjakarta Dinilai Sudah Proporsional

Menyusul ramai pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang menyeret pegawai Transjakarta, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, turun langsung meminta klarifikasi ke manajemen perusahaan transportasi tersebut.

Taufik mengaku tak ingin mengambil kesimpulan sepihak sebelum mendengar penjelasan resmi dari pucuk pimpinan Transjakarta.

"Saya langsung mengadakan pengecekan, membaca semua pemberitaan, lalu mengklarifikasi atau tabayun kepada Dirut Transjakarta,” kata dia, Sabtu, 15 November 2025.

Menurut Taufik, ada dua laporan yang sedang ditangani internal perusahaan. Laporan sejatinya berasal dari empat karyawati pramusapa bus wisata. Tetapi dua diantaranya kemudian mencabut aduan. Laporan masuk pada 12 Juni 2025, sedangkan kejadian disebut terjadi tahun 2024.

"Laporannya baru masuk 12 Juni 2025, sementara kejadiannya tahun 2024. Dalam proses penyelidikan dan gelar perkara, tidak ada saksi yang bisa dihadirkan sehingga kasusnya dianggap tidak terbukti,” katanya.

Meski demikian, terduga pelaku tetap dimutasi ke area lain sebagai bentuk penanganan etik. Laporan kedua diajukan seorang karyawati Transjakarta Cares. Kejadian berlangsung pada Mei 2025, laporan masuk 4 Juni 2025.

“Sama seperti kasus pertama, tidak ada saksi yang melihat langsung. Setelah gelar perkara, pelaku diberi sanksi SP2 dan dimutasi ke area kerja lain,” ujar dia.

Dia menambahkan, manajemen Transjakarta disebut langsung melakukan pembenahan struktural. Taufik membeberkan bahwa perusahaan kini membentuk Ombudsman internal dan satuan penegak keamanan untuk memperketat pengawasan.

“Mereka membentuk Ombudsman dan satuan penegak keamanan untuk internalisasi aturan, supaya kasus ini jadi pelajaran,” ucap Taufik.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak tinggal diam. “Saya melihat penanganannya sudah proporsional dan tidak sebesar seperti yang diberitakan," kata dia.

Isu ini juga sempat ditanggapi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meminta penelusuran lebih jauh. Namun Taufik menilai langkah Transjakarta sudah berada dalam koridor yang benar.

Lebih jauh, ia menyoroti keberadaan TJ Akademi yang berfungsi menguatkan kompetensi dan etika karyawan. Menurutnya, lembaga internal itu bisa memainkan peran lebih besar dalam mencegah kasus serupa.

“Walaupun ada tanggapan dari Gubernur, saya kira respons Transjakarta sudah bagus. Sampai saat ini belum ada laporan baru, dan kalau ada laporan pun harus disertai bukti dan saksi yang cukup,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani juga telah menegaskan, perusahaan selama ini konsisten melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, baik melalui edukasi internal maupun kampanye eksternal.

Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya unjuk rasa sejumlah karyawan yang menyoroti dugaan kasus pelecehan di internal perusahaan.

Menurut Ayu, manajemen telah menindaklanjuti salah satu isu yang turut disinggung dalam tuntutan aksi hari ini.

Karyawan yang terlibat dalam pelanggaran etik telah dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku

Penegakan aturan juga dilakukan secara objektif dengan mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak.

Namun demikian, manajemen Transjakarta tetap membuka ruang untuk evaluasi dan peninjauan ulang apabila muncul bukti baru atau terdapat pihak yang merasa belum puas dengan hasil proses sebelumnya.

Jika terdapat bukti baru dan ada ketidakpuasan terhadap putusan, manajemen sangat terbuka untuk melakukan proses ulang. "Kami juga berkomitmen selalu berada di sisi korban jika kasus ini dibawa ke ranah hukum," katanya.

Selain menegaskan komitmen terhadap perlindungan korban, Ayu juga menyampaikan bahwa perusahaan menghormati hak setiap karyawan untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Pihak manajemen BUMD DKI Jakarta bidang transportasi publik tersebut juga telah memberikan dispensasi bagi pekerja yang hari ini turun ke lapangan untuk menyuarakan aspirasi mereka di kantor pusat.