Daftar Pejabat Badan Gizi Nasional: MBG Diterpa Ribuan Kasus Keracunan
Struktur terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) resmi diumumkan. Dari jajaran pejabat yang dilantik, lima di antaranya merupakan purnawirawan TNI yang kini mengisi posisi strategis untuk menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan data resmi BGN, susunan pejabat baru adalah sebagai berikut:
- Kepala BGN: Dadan Hindayana
- Wakil Kepala BGN: Brigjen Pol. Sony Sonjaya
- Wakil Kepala BGN: Nanik S. Deyang
- Wakil Kepala BGN: Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung
- Sekretaris Utama: Brigjen (Purn) Sarwono
- Inspektur Utama: Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman
- Deputi Sistem dan Tata Kelola: Tigor Pangaribuan
- Deputi Penyediaan dan Penyaluran: Brigjen (Purn) Suardi Samiran
- Deputi Pemantauan dan Pengawasan: Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha
- Deputi Promosi dan Kerja Sama: Nyoto Suwignyo
Tiga Wakil Kepala BGN
Kepala BGN Dadan Hindayana kini didampingi tiga wakil kepala. Dua di antaranya, Nanik Sudaryati Deyang dan Brigjen Pol Sony Sonjaya, baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9/2025).
Sementara, Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung sudah lebih dahulu menjabat sejak Oktober 2024.
Dadan menegaskan bahwa masing-masing wakil kepala memiliki mandat khusus dari Presiden.
“Tiga wakil kepala BGN masing-masing akan ada tugas khusus,” kata Dadan kepada Kompas.com, Kamis (18/9/2025).
Sebagai contoh, Nanik akan difokuskan pada komunikasi publik dan investigasi.
“Ini contoh saja ya, Bu Nanik S Deyang akan fokus di komunikasi publik dan investigasi,” ujarnya.
Namun, Dadan masih belum merinci tugas untuk dua wakil kepala lainnya.
“Akan saya jawab setelah Senin,” lanjutnya.
Data Keracunan MBG Masih Berbeda
Di tengah pengumuman struktur baru BGN, kasus keracunan massal akibat MBG masih terus menjadi sorotan. Jumlah korban yang dilaporkan berbeda-beda antara pemerintah, BGN, dan lembaga masyarakat sipil.
Kepala Staf Presiden Mohammad Qodari menyebut total korban sudah lebih dari 5.000 siswa.
“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” kata Qodari di Istana Kepresidenan, Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak.
“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Versi BGN
Data berbeda disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana. Menurut catatannya, total kasus keracunan MBG berjumlah 4.711 kasus.
“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.
Dari jumlah itu, kasus tersebar di tiga wilayah besar: Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Kritik dari Cisdi
Laporan berbeda datang dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi). Mereka mencatat 5.626 kasus keracunan MBG sejak peluncuran program pada 6 Januari hingga 19 September 2025.
Founder dan CEO Cisdi, Dian Saminarsih, menilai maraknya kasus mencerminkan program dijalankan tergesa-gesa.
“Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” kata Dian, Jumat (19/9/2025).
Cisdi mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium serta evaluasi menyeluruh, sekaligus mendesain ulang program agar lebih terukur dan membatasi penggunaan pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak.
Data JPPI Lebih Tinggi
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan angka lebih tinggi lagi, yaitu 6.452 kasus keracunan MBG per 21 September 2025.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan lonjakan signifikan terjadi hanya dalam waktu sepekan.
“Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita collect data lagi ternyata sudah nambah 1.092 kasus,” katanya dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Senin.
Menurut Ubaid, Jawa Barat masih mendominasi jumlah kasus dengan 2.012 kasus, disusul DI Yogyakarta (1.047 kasus) dan Jawa Tengah (722 kasus). Data ini dikumpulkan dari laporan di 18 provinsi.
“Nah, dari report yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat, itu sudah ada 18 provinsi,” jelasnya.
Ubaid menilai masalah ini tidak bisa hanya disebut kesalahan teknis.
“Tapi kalau sudah nyebar, ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN,” ujarnya.
Sebagian tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Data Kasus Keracunan MBG: Istana Sebut 5.000 Korban, JPPI Temukan 6.452 Siswa
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
