Guru Besar USU Kritik Komunikasi Publik Menkeu Purbaya: Bahasa Bisa Picu Emosi Rakyat
Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Namun, hanya dalam hitungan hari setelah menjabat, pernyataannya memicu polemik. Purbaya sempat menyebut tuntutan 17+8 sebagai suara sebagian rakyat kecil. Ucapan itu menuai reaksi keras hingga akhirnya ia meminta maaf.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), Purbaya blak-blakan menyebut aksi demo besar-besaran di sejumlah daerah belakangan ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang salah.
Tak hanya itu, pernyataannya mengenai demonstrasi akhir Agustus lalu, yang dinilai meremehkan tuntutan publik, memperkuat kontroversi.
"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Intinya, semakin cepat ekonomi pulih, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Itu yang kita kejar," ujarnya.
Bagaimana pandangan pakar komunikasi?
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Prof Iskandar Zulkarnain, menilai komunikasi publik Purbaya masih perlu banyak diperbaiki.
“Pemakaian bahasa bisa menyulut emosi, apalagi terkait kemarahan masyarakat belakangan ini atas pernyataan kontroversi pejabat,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat publik harus sadar bahwa setiap pesan, baik verbal maupun nonverbal, akan menimbulkan efek bagi masyarakat.
Iskandar menekankan, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan pejabat publik yakni penguasaan data dan fakta, keterbukaan, serta keselarasan komunikasi verbal dan nonverbal.
Meski begitu, ia mengakui Purbaya juga memiliki sisi positif karena berani menyampaikan data secara terbuka saat rapat dengan DPR.
Apa kebijakan pertama yang diambil Purbaya?
Selain menghadapi kritik, Purbaya langsung membuat keputusan besar di awal masa jabatannya. Ia mengumumkan kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di enam bank Himbara.
"Besok sudah masuk ke enam bank, Himbara semua," ujarnya, Jumat (12/9/2025).
Dana itu, kata Purbaya, wajib disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bukan digunakan untuk membeli instrumen moneter. Menurutnya, kebijakan ini masih tahap awal.
"Belum ada hitungan proyeksi. Ini percobaan pertama. Taruh segitu dulu, lalu kita lihat dampaknya dalam satu sampai tiga minggu. Kalau kurang, tambah lagi," tegasnya.
Dalam rapat bersama DPR, Purbaya menyampaikan terima kasih atas suasana kondusif. Ia merasa diberi ruang untuk tampil apa adanya. DPR sendiri telah menyetujui pagu anggaran Kemenkeu 2026 sebesar Rp52 triliun.
Sementara itu, perbankan menyambut baik kebijakan dana Rp200 triliun tersebut. Bank Mandiri menilai dana ini akan memperkuat Dana Pihak Ketiga sekaligus mendorong kredit produktif.
BRI menilai kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan BNI menyoroti peningkatan ruang likuiditas. Bahkan BCA, meski bukan penerima dana, tetap menilai langkah ini positif.
Bagaimana strategi pertumbuhan ekonomi versi Purbaya?
Purbaya menegaskan dirinya memahami tantangan ekonomi saat ini. Ia menyebut Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen tanpa menimbulkan inflasi berlebihan.
“Belanja atau defisit APBN tidak otomatis menyebabkan inflasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa langkah fiskal pemerintah akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan tanpa menimbulkan keketatan di sistem keuangan.
Selain pernyataannya yang kontroversial, publik juga menyoroti aspek personal. Purbaya sempat menyinggung soal gajinya yang lebih kecil dibanding saat bekerja di LPS.
Bahkan, unggahan anaknya di media sosial sempat menimbulkan perhatian sebelum akhirnya dihapus.
“Dia nggak ngerti, masih kecil. Sudah saya larang main Instagram lagi,” ucapnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Kritik Pedas untuk Menkeu Purbaya: Perbaiki Bahasa, Hati-hati Picu Kemarahan Publik".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
