Bikin Was-was RI, Militer Australia Blak-blakan soal Perjanjian Pertahanan dengan Papua Nugini

 Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Laksamana David Johnston menjelaskan penandatanganan perjanjian pertahanan dengan Papua Nugini (PNG) baru-baru ini kepada pemerintah Indonesia.

Diketahui, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, telah menandatangani Perjanjian Pukpuk pada 6 Oktober di Canberra. Dalam perjanjian pertahanan itu mewajibkan masing-masing negara untuk saling membantu jika diserang secara militer.

Johnston mengatakan perjanjian pertahanan bilateral tersebut merupakan salah satu upaya Australia untuk memperkuat kemitraan pertahanan di seluruh kawasan demi ketahanan kolektif, dan membuka peluang kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia.

"Kami yakin bahwa perjanjian ini justru membuka peluang kerja sama yang lebih erat antara ketiga negara kita," kata Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Laksamana David Johnston dalam konferensi pers usai bertemu dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Panglima Johnston menekankan Perjanjian Pukpuk mencerminkan kepercayaan mendalam antara Australia dan Papua Nugini serta keyakinan bersama terhadap kawasan Pasifik yang bebas, aman, dan berdaulat.

Australia meyakini bahwa segala hal yang berkontribusi pada keamanan dan stabilitas kawasan, termasuk Perjanjian Pukpuk, akan membawa manfaat bagi Indonesia, Australia, dan kawasan secara keseluruhan.

"Perjanjian ini tidak mengubah komitmen bipartisan jangka panjang kami terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia - komitmen yang tetap tertanam kuat dalam Perjanjian Lombok," tegas Johnston.

Janji Terbuka

Panglima ADF itu menjelaskan bahwa sejak inisiatif tersebut diumumkan pada awal tahun ini, pemberitahuan dilakukan secara terbuka agar tujuan serta pendekatan kedua negara dapat dipahami secara jelas.

Australia dan Papua Nugini, termasuk dirinya, turut melakukan konsultasi secara rutin untuk memastikan bahwa tujuan perjanjian tersebut dapat dipahami dengan baik di Indonesia.

"Saya telah membahas hal ini dengan Panglima (TNI Jenderal Agus Subiyanto) juga dengan Menteri Sjafrie. Saya tahu para menteri kami juga telah membicarakannya secara langsung dengan para mitra mereka. Kami sangat senang bahwa Indonesia melihat hal ini sebagai penguatan terhadap pengaturan kolektif kita," ucap dia.

Terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan bahwa dalam pertemuan antara Menhan Sjafrie dengan Johnston, turut membahas mengenai misi kemanusiaan Indonesia di Papua Nugini.

"Terkait dengan Papua Nugini, tadi juga dibahas dalam konteks (kegiatan) apa yang sudah dilakukan. Dan memang memahami Papua Nugini sebagai negara tetangga kita, sehingga tadi Pak Menhan Sjafrie juga menyampaikan misi kemanusiaan yang dilakukan beberapa waktu lalu," ucap Frega.

Misi kemanusiaan Indonesia di Papua Nugini meliputi bantuan logistik untuk korban bencana, seperti obat-obatan, makanan tambahan, dan peralatan kebersihan, serta misi bakti kesehatan dan sosial. 

Bantuan ini mencakup pengiriman logistik melalui pesawat, penyediaan pengobatan gratis, dan renovasi fasilitas umum serta pembagian sembako. (ant)