BGN Kembalikan Rp 70 Triliun Dana MBG ke Pemerintah, Menkeu Purbaya: Uangnya Belum Ada
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun karena tidak terserap pada tahun ini.
Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut, serta kesiapan BGN dalam mengelola anggaran jumbo yang sudah disiapkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa BGN tidak hanya mengembalikan Rp70 triliun dari dana yang tidak terserap, tetapi juga mengembalikan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun yang sebelumnya mereka ajukan.
Namun, dana tambahan itu sebenarnya belum benar-benar masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk MBG yang tercantum dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp71 triliun.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana anggaran tersebut bisa terserap untuk program yang dinilai sangat penting bagi peningkatan gizi masyarakat.
"Rp71 triliun itu bukan yang dibalikin ya, tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya," kata Purbaya.
Seberapa Jauh Realisasi Penyaluran Anggaran MBG?
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran anggaran program MBG baru mencapai 23 persen dari total Rp71 triliun.
Meskipun angka itu masih rendah, Luky menyebut progresnya cukup baik dan diharapkan meningkat menjelang akhir tahun.
"Jadi bisa dilihat kembangannya cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden," ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 82,9 juta orang dengan dukungan 25.000 SPPG hingga akhir tahun.
"Kalau lihat tadi akselerasinya sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya," tambah Luky.
Bagaimana Penjelasan dari Pihak BGN?
Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa lembaganya memang telah mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keputusan itu diambil karena anggaran tersebut tidak mungkin terserap seluruhnya tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia," jelas Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Untuk tahun 2026, BGN akan menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar, yakni Rp268 triliun. Angka tersebut menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
