BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp70 T karena Tak Mampu Serap Tahun Ini

 Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun. Alasannya, karena BGN tak mampu menyerap anggaran tersebut pada tahun 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN menerima alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025. Selain itu, BGN juga menerima dana standby sebesar Rp100 triliun.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Oktober 2025.

Namun, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar karena untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. 

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, dukungan pemerintah meningkat signifikan. 

BGN akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 2026.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Dadan memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi.

Ia menambahkan para pegawai BGN itu adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).

“SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG,” ujarnya.

UMKM binaan BRI jadi pemasok program MBG

Pemerintah mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala. 

Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, seluruhnya 100 persen hasil kolaborasi seluruh mitra. 

“Saat ini, ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi dan sisanya masih tahap verifikasi dan kami targetkan diakhir tahun ini 25.400 di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil," katanya.