Pemerintah Cari Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Tanpa Gunakan APBN

Pemerintah Indonesia tengah mencari solusi alternatif untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam. 

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo. 

Prasetyo menegaskan bahwa pembahasan mengenai utang proyek Whoosh tidak dibahas dalam rapat kabinet tersebut, namun ia menekankan pentingnya pengembangan proyek ini.

“Whoosh, menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu masyarakat, baik dalam mendukung mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung,” tambah Prasetyo. Menteri Sekretaris Negara tersebut juga menyinggung kemungkinan pengembangan rute Whoosh hingga Surabaya. "Kami ingin, sebenarnya, ini berkembang, tidak hanya sampai Jakarta dan Bandung, tetapi mungkin juga sampai Surabaya," ujarnya.

Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat 

Sebelumnya dilansir dari Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut Purbaya, proyek tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, terutama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang berperan sebagai pengelola proyek tersebut.

"Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN yang terlibat," terang Purbaya.

Meskipun belum menerima permintaan resmi dari Danantara (superholding BUMN), ia mengingatkan bahwa dividen BUMN sudah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara.

Opsi Penyelesaian Utang oleh Danantara

Menteri Keuangan juga mendorong agar penyelesaian pembiayaan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang mengelola seluruh dividen BUMN.

"Danantara sudah punya manajemen sendiri, dengan dividen yang dapat mencapai Rp80 triliun per tahun atau lebih," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan dua opsi untuk penyelesaian proyek, yaitu mengambil alih infrastruktur atau menyuntikkan dana tambahan untuk proyek tersebut.

"Kami sedang mencari solusi terbaik untuk keberlanjutan proyek ini dan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat," kata Dony.

Proses Restrukturisasi Utang KCIC

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi utang KCIC sedang berlangsung.

Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan mitra dari China sedang dilakukan untuk menciptakan struktur pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

"Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China maupun pihak lainnya," ujar Rosan, Rabu (8/10).

Restrukturisasi ini tidak hanya untuk jangka pendek, namun juga bertujuan untuk memperbaiki struktur pembiayaan proyek agar risiko utang serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Sebagian artikel di bawah ini telah tayang di .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.