Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat, Kenapa Purbaya Ogah Bayar APBN?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Woosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun. Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.

Namun, Purbaya menolak wacana itu. Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.

Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).

Dengan sistem superholding tersebut, lanjutnya, BUMN di bawah Danantara diharapkan mampu mengelola proyek strategis dan risikonya secara mandiri. Ia menegaskan pentingnya menjaga batas antara peran pemerintah dan korporasi agar tata kelola keuangan negara tetap sehat.

“Jangan ke kita lagi, karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tegasnya.

Utang KCJB Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, turut menegaskan bahwa utang proyek KCJB bukan utang pemerintah pusat.

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelas Suminto di Bogor, Jumat (10/10).

Ia menjelaskan, pembiayaan proyek tersebut berasal dari ekuitas konsorsium dan pinjaman dari China Development Bank (CDB). “Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegasnya.

Sebagai informasi, proyek KCJB dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium antara badan usaha Indonesia dan China. Dari pihak Indonesia, kepemilikan diwakili oleh sejumlah BUMN yang dikoordinasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Danantara Siapkan Dua Opsi

Tingginya beban utang proyek KCIC mendorong Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian jangka panjang. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut, pihaknya tengah mempertimbangkan dua langkah: menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur proyek kepada pemerintah.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Namun, hingga kini Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk menalangi utang maupun pembengkakan biaya proyek KCJB. Pemerintah menilai proyek tersebut sepenuhnya harus diselesaikan oleh entitas bisnis sesuai mekanisme korporasi.

KAI Akui Keuangan Tertekan

Besarnya utang proyek KCIC juga menekan kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dalam laporan keuangannya, KAI mencatat beban signifikan akibat proyek tersebut.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Danantara untuk mencari solusi bersama.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) lalu.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Purbaya Ogah Jika APBN Diminta Tanggung Utang Jumbo Proyek Woosh

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.