Kemendagri Setujui Usulan Dedi Mulyadi, Pilkades Digital Dimulai dari 139 Desa di Indramayu

Dedi Mulyadi, Kemendagri, Gubernur Jawa Barat, mendagri tito karnavian, Pilkades digital, Kemendagri Setujui Usulan Dedi Mulyadi, Pilkades Digital Dimulai dari 139 Desa di Indramayu

Pemilihan kepala desa (pilkades) secara digital di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar) mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Jabar, Ade Afriandi, setelah adanya balasan surat permohonan dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Surat tersebut disetujui langsung oleh Mendagri Tito Karnavian pada 17 September 2025.

Ade Afriandi menjelaskan, surat Gubernur Jabar Nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTDA berisi permohonan agar pilkades di 528 desa tetap dilaksanakan pada 2026, sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala desa.

Sebagai langkah awal, pilkades digital akan digelar di 139 desa di Kabupaten Indramayu pada Desember 2025. Nantinya, kepala desa terpilih akan dilantik pada 1 Februari 2026.

“Mulai minggu ini dipersiapkan. Pertama, BPD memberitahukan ke kepala desa yang habis masa jabatan, kemudian membentuk panitia pilkades. Kalau di Indramayu panitia itu disebut panitia pemilihan kuwu (pilwu),” kata Ade.

Mengapa Indramayu Jadi Percontohan?

Pilkades digital di Indramayu dipilih sebagai proyek percontohan sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

Ade menekankan bahwa transisi dari sistem manual ke digital tidak bisa langsung 100 persen karena membutuhkan penguatan literasi digital bagi masyarakat dan panitia. Oleh sebab itu, di setiap desa hanya akan ada satu TPS yang menggunakan sistem digital.

“Karena kita menggeser dari manual ke digital, ini tidak bisa langsung 100 persen. Harus ada transisi. Jadi di Indramayu, satu desa akan ada satu TPS yang pakai digital,” ujar Ade.

Pemprov Jabar melalui DPMDes mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk mendukung pilkades digital di 139 desa di Indramayu.

Namun, kebutuhan total mencapai Rp2 miliar untuk sekitar 1.200 TPS. Kekurangan anggaran akan ditutupi oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemkab Indramayu.

“Anggaran Rp1 miliar lebih hanya untuk 139 desa sebagai uji coba. Totalnya sekitar Rp2 miliar untuk 1.200 TPS,” jelas Ade. Dana itu akan digunakan untuk aplikasi, pembangunan TPS, serta kebutuhan teknis lainnya.

Dedi Mulyadi, Kemendagri, Gubernur Jawa Barat, mendagri tito karnavian, Pilkades digital, Kemendagri Setujui Usulan Dedi Mulyadi, Pilkades Digital Dimulai dari 139 Desa di Indramayu

Ilustrasi pilkades.

Bagaimana Skema Digital yang Akan Dipakai?

Ade menambahkan bahwa pilkades digital di Indramayu tidak sepenuhnya berbasis daring. Regulasi tetap mengharuskan pemilih datang ke TPS.

Sistem yang digunakan adalah hybrid, yakni kombinasi manual dan digital. Pemilih akan mendapat undangan fisik dengan barcode.

Barcode itu kemudian dipindai di TPS untuk memunculkan data pemilih dan calon kepala desa di layar komputer atau tablet. Pemilih hanya perlu memilih calon dengan satu klik.

“Setelah di-scan, barcode akan menampilkan nomor undangan, nama pemilih, lalu muncul daftar calon kades. Pemilih tinggal klik, lalu otomatis terekam,” ujar Ade.

Apa Tujuan Skema Hybrid?

Skema hybrid dipilih untuk mengantisipasi kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital.

Ade menegaskan, bukan berarti Jabar tidak siap, tetapi aturan tetap mewajibkan kehadiran di TPS. Selain itu, tidak semua TPS akan menerapkan sistem digital. Hanya satu TPS di tiap desa yang menggunakan teknologi, sementara TPS lainnya masih manual.

“Karena tidak semua masyarakat melek digital, maka kita terapkan hybrid. Bukan berarti tidak siap. Aturannya tetap harus datang ke TPS,” tambah Ade.

Setelah Indramayu, tahapan pilkades digital akan diperluas ke Kabupaten Cianjur yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Maret 2026.

Pemerintah provinsi berharap uji coba ini bisa menjadi fondasi penerapan pilkades digital di seluruh Jawa Barat.

“Kalau kita bikin aplikasi sendiri, Pilkades kan delapan tahun sekali. Jadi lebih efisien jika kerja sama dengan pihak ketiga,” kata Ade.

Sebagian artikel ini telah tayang di dan TribunJabar.id dengan judul Pilkades Digital di Indramayu Akan Jadi Percontohan, Sudah Direstui Kemendagri.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.