Top 17+ Paket Ekonomi Juga Buka Lapangan Kerja Baru, Pemerintah Janjikan Serap 3 Juta Pekerja

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan 17 program paket ekonomi setelah rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Rapat tersebut membahas strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini," kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat dengan Kepala Negara.

Bagaimana pembagian program paket ekonomi?

Airlangga menjelaskan bahwa 17 paket tersebut terbagi dalam tiga kategori. Pertama, 8 program akselerasi yang dilaksanakan pada 2025. Kedua, 4 program yang akan berlanjut pada 2026. Ketiga, 5 program yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja.

"Yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja," jelas Airlangga.

Pemerintah merancang sejumlah program percepatan untuk tahun ini, antara lain:

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun).
2. Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata.
3. Bantuan pangan periode Oktober–November 2025.
4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik, selama 6 bulan.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum.
7. Percepatan Deregulasi PP28 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR digital ke OSS.
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) berupa peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat bagi pekerja Gig Economy.

Program apa yang dilanjutkan hingga 2026?

Pemerintah juga menyiapkan 4 program lanjutan yang akan berlangsung hingga 2026, yaitu:

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM hingga 2029, dengan penyesuaian kategori penerima.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata (APBN 2026).
3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya (APBN 2026).
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU.

Bagaimana strategi pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja?

Dari total 17 program, terdapat 5 yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja besar-besaran, antara lain:

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja pada Desember 2025.
2. Kampung Nelayan Merah Putih yang ditujukan menciptakan 200.000 lapangan kerja dalam jangka panjang.
3. Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar yang diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
4. Modernisasi 1.000 kapal nelayan yang ditargetkan membuka 200.000 lapangan kerja.
5. Program perkebunan rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diproyeksikan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.

Program paket ekonomi ini diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus tidak hanya pada insentif fiskal dan regulasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.