Kemenlu Pastikan Tidak Ada Korban WNI di Nepal, Evakuasi Dipertimbangkan Jika Diperlukan
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan bahwa 100 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal dalam kondisi aman setelah kerusuhan besar terjadi di negara tersebut.
Sebanyak 57 WNI menetap di Nepal, sementara 43 lainnya adalah delegasi dalam berbagai pertemuan internasional.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa berdasarkan komunikasi terakhir, tidak ada korban dari WNI yang terdampak situasi di Nepal.
"Kami terus melakukan langkah-langkah kontingensi untuk memastikan keselamatan WNI," ujar Judha di Gedung Negara Grahadi, Rabu (10/9/2025) malam.
Kondisi di Nepal Mulai Membaik, Bandara Dibuka Kembali
Menurut Judha, situasi terbaru di Nepal menunjukkan perkembangan positif. Bandara telah dibuka kembali, dan kondisi mulai berangsur membaik.
"Mudah-mudahan situasi semakin membaik," harapnya. Meski begitu, Kemenlu terus memantau situasi dengan cermat, dan opsi evakuasi WNI dari Nepal masih tersedia jika dibutuhkan. "Kita terus memantau situasi. Opsi evakuasi bisa dilakukan jika memang dibutuhkan," tambahnya.
Kerusuhan di Nepal Berujung Kerusakan, 22 Orang Tewas
Nepal telah diguncang aksi protes besar-besaran yang berujung kerusuhan. Sebanyak 22 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang lainnya terluka akibat bentrokan dengan aparat.
Demonstrasi juga menyasar gedung parlemen dan rumah pejabat tinggi Nepal, dengan insiden perusakan, pembakaran, hingga bentrokan terjadi di berbagai titik.
Untuk mengendalikan situasi, Militer Nepal telah mengambil alih keamanan setelah pemerintahan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli kolaps akibat kerusuhan tersebut.
Tentara Nepal kini berpatroli di ibu kota Kathmandu dan meminta warga untuk tetap berada di rumah.
Pemblokiran Media Sosial Memicu Protes Massal
Sebelumnya, kerusuhan yang melanda Nepal dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.
Pemerintah menilai perusahaan media sosial gagal memenuhi tenggat waktu untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal.
Selain itu, pemerintah menyebut pemblokiran ini juga bertujuan untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian.
Namun, kebijakan ini justru menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia dan memicu protes besar dari masyarakat.
Korupsi dan Ketidakpuasan Warga Memicu Protes
Dilansir Kompas.com (10/9/2025), pemblokiran media sosial hanya salah satu dari sekian banyak alasan yang memicu amarah masyarakat.
Masyarakat Nepal juga semakin muak dengan praktik korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Semua pemuda pergi ke luar negeri. Jadi, kami ingin melindungi pemuda kami dan memperbaiki perekonomian negara," ujar seorang pengunjuk rasa.
Banyak demonstran yang menyatakan bahwa korupsi politik telah menghambat pembangunan di negara tersebut.
"Pembangunan tidak berjalan karena para politisi ini menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini mempengaruhi masa depan kita,” ujar Darshana Padal (22), seorang pengunjuk rasa, dikutip dari ABC, Selasa (9/9/2025).
Sementara itu, ilmuwan komputer dan aktivis masyarakat sipil, Dovan Rai, menambahkan bahwa meskipun pejabat mundur, hal tersebut belum cukup bagi masyarakat Nepal.
"Kami telah bertahun-tahun dilanda frustrasi akibat korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu dalam sistem demokrasi Nepal," jelas Rai.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Kemenlu Sebut Ada 100 WNI di Nepal, Tak Ada yang Jadi Korban Kerusuhan.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
