FKSS: 2.509 Calon Murid Pindah ke Negeri Imbas Rombel 50 Siswa Dedi Mulyadi:
Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat menyatakan lima SMA swasta di Jawa Barat terpaksa menutup operasionalnya akibat kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ketua FKSS Jabar, Ade D Hendriana, menuturkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) itu menaikkan jumlah siswa per rombel di SMA-SMK negeri dari 35 menjadi 50 orang. Dampaknya, sekolah swasta mengalami kekurangan murid.
"Dampak kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri, karena program PAPS ini sudah terlihat, SMA swasta terpaksa tutup akibat tidak mendapat siswa baru," kata Ade melalui pesan singkatnya, Rabu (20/8/2025).
Ribuan Siswa Pindah ke Sekolah Negeri
Ade menjelaskan, lima sekolah swasta tersebut tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Kondisi itu secara otomatis membuat para guru mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025, ribuan calon siswa yang awalnya mendaftar ke sekolah swasta justru menarik berkasnya di saat-saat terakhir. Hal ini terjadi setelah mereka diterima di sekolah negeri melalui kebijakan PAPS.
"Berdasarkan data yang kami terima dari 661 SMA swasta di Jawa Barat, sebanyak 2.509 calon siswa baru mencabut berkas pendaftarannya, karena diterima di sekolah negeri melalui jalur PAPS," ungkapnya.
Jumlah tersebut, lanjut Ade, kemungkinan lebih besar di lapangan, sebab laporan yang diterima FKSS baru mencakup sekitar separuh dari total 1.334 SMA swasta di Jawa Barat.
Dampak bagi Guru Bersertifikasi
Minimnya jumlah siswa di sekolah swasta berimbas langsung pada tenaga pengajar. Guru bersertifikasi, kata Ade, terancam tidak bisa memenuhi kewajiban 24 jam mengajar per pekan.
"Guru yang sudah sertifikasi di sekolah swasta itu terancam kekurangan jam mengajar, dan berpotensi tunjangan profesinya tidak bisa disalurkan, karena target kinerjanya tidak terpenuhi," jelasnya.
Meski mengakui program PAPS bertujuan baik untuk menekan angka putus sekolah, FKSS menilai implementasinya keliru karena bertabrakan dengan aturan di atasnya, salah satunya Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.
Respons Dedi Mulyadi
Menanggapi gugatan yang dilayangkan delapan organisasi sekolah swasta atas kebijakan PAPS, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih bersikap santai. Ia justru menganggap gugatan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah daerah bekerja menyelamatkan puluhan ribu anak dari risiko putus sekolah.
"Gugatan PTUN itu hak setiap orang. Bagi saya, justru digugat itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat bekerja. Yang digugat itu adalah upaya menyelamatkan anak-anak putus sekolah," kata Dedi saat ditemui di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Kamis (7/8/2025).
Dedi menegaskan, pembatasan jumlah maksimal 50 siswa per kelas dilakukan agar 47.000 anak yang sebelumnya terancam putus sekolah tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
"Kami selamatkan 47.000 orang yang sekarang bisa sekolah. Sekolah pemerintah gratis, dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya enggak masalah, kami hadapi," ujarnya.
Sidang Gugatan di PTUN Bandung
Gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 itu sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG. Sidang perdana dijadwalkan pada Kamis (7/8/2025).
Para penggugat menilai kebijakan ini menurunkan jumlah siswa baru di sekolah swasta hingga mengganggu keberlangsungan operasional lembaga pendidikan mereka.
Sementara itu, Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan pembangunan ratusan ruang kelas baru di daerah padat penduduk seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi. Dedi menyebut, anggaran Rp 350 miliar telah dialokasikan, tidak hanya untuk ruang kelas, tetapi juga fasilitas penunjang seperti toilet, AC di daerah panas, hingga akses jalan menuju sekolah.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi Soal PAPS, FKSS Sebut 5 SMA Swasta di Jabar Tutup hingga Guru Kena PHK
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
